BORNEONEWS, Sampit - Rencana Pemkab Kotawaringin Timur menganggarkan dana sekitar Rp20 miliar untuk pembebasan lahan perpanjangan Bandara H Asan Sampit, menuai kritikan dari lembaga dewan. Berkaitan itu, wacana bandara dipindahkan ke wilayah Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit kembali digulirkan.
"Kalau harus mengeluarkan dana sampai Rp20 miliar kenapa tidak bebaskan lahan di Ujung Pandaran saja. Di sana dengan anggaran Rp10 miliar saja puluhan hektare lahan sudah bisa dibebaskan, lahan di sana masih ada dan murah," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotim, Dani Rakhman, Sabtu (6/1/2018).
Menurut Deden, sapaan akrabnya, banyak keuntungan jika bandara dipindahkan ke wilayah utara. Salah satunya sebagai roda penggerak sektor pariwisata yang dilakukan secara besar-besaran.
"Selain itu di sana bebas dari kabut asap, Ujung Pandaran tempat paling aman. Sementara bandara di Sampit saat ini sering macet kalau sudah musim kabut asap," kata Deden.
Keberadaan bandara di Ujung Pandaran sangat representatif. Apalagi sejak dua tahun terakhir ini perkembangan sektor wisata cukup meningkat dan menjanjikan, terlebih jika didukung dengan fasilitas penunjang lainnya.
Jarak dari Sampit ke Ujung Pandaran hanya akan memakan waktu tempuh sekitar satu jam jika didukung dengan infrastruktur jalan yang nyaman. "Saat ini perlu waktu 1 - 2 jam karena masih ada jalan yang rusak," kata dia.
Bahkan menurut Deden, wisatawan terkadang datang ke Kotim tidak mau repot. Jika ada bandara di sana wisatawan bisa langsung ke kawasan wisata tersebut. (NACO/B-11)
