BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kotawaringin Barat (Kobar) Muhammad Fauzi mengatakan penerapan transaksi non tunai dalam sistem pemerintahan di Kobar masih dalam tahap pembahasan.
Pasalnya, kata dia, itu merupakan hal baru bagi aparatur pemerintahan di Kobar. Sehingga, banyak yang masih bingung untuk menerapkan sistem transaksi non tunai.
"Sisi positif dari transaksi non tunai itu banyak, mulai dari kemudahan dalam transaksi karena kita pakai sistem rekening dan selain itu, tidak bakal meleset satu angka pun saat pembayaran. Sehingga transaksi non tunai itu aman dan baik digunakan di perbendaharaan," kata Fauzi saat sosialisasi sistem transaksi non tunai di Aula BPKAD, Senin (16/1/2018).
Menurut Fauzi, sistem transaksi non tunai sudah diterapkan di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Namun, untuk Kabupaten Kobar baru sebagian saja yang menggunakan transaksi tersebut.
"Saya berharap tahun 2018 ini transaksi non tunai sudah bisa diberlakukan," harapnya.
--page
Fauzi mengatakan tidak ada perbedaan yang prinsip dalam administrasi baik itu tunai maupun non tunai. Untuk membeli peralatan seperti peralatan kebersihan dengan jumlah kecil kas bendahara dari setiap dinas akan menyediakan dana untuk itu. (HARDI/B-8)
