MUARA TEWEH –

BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara, Nadalsyah mengatakan perhatian dan komitmennya untuk memajukan pembangunan bidang pendidikan  sangat besar.

 

“Ini bisa kita lihat dari alokasi anggaran untuk sektor pendidikan setiap tahun selalu besar dibanding sektor prioritas lain. Kami menyadari pembangunan sumber daya manusia (SDM) sama pentingnya dengan pembangunan yang bersifat fisik lain,” kata Nadalsyah saat membuka rapat koordinasi pendidikan di Kecamatan Gunung Timang, Kamis (18/1/2018).

 

Melalui kesempatan rakor pendidikan ini, Nadalsyah meminta kepada seluruh kalangan pendidikan se-Kecamatan Gunung Timang agar menghayati, menyadari dan betul-betul dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pengabdian sebagai seorang pendidik yang berperan besar dalam upaya mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas sebagai penerima tongkat estafet kepemimpinan dimasa-masa yang akan datang.

 

“Jangan ada lagi laporan kepada saya bahwa ada guru yang tidak aktif melaksanakan tugas, sering tidak masuk bekerja dan hanya bisa mengeluh terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kebutuhan yang berhubungan dengan kemajuan dunia pendidikan memerlukan perhatian dan dukungan anggaran yang cukup besar,” katanya.

 

Menurut bupati saat ini kemajuan dalam bidang informasi dan teknologi saat ini sangat cepat dan pesat.

 

“Kita dituntut untuk bisa dan segera beradaptasi dengan kemajuan tersebut. Kalangan pendidik hendaknya secara positif bisa memanfaatkannya untuk mendukung berbagai upaya memajukan kualitas pendidikan,” jelasnya.

 

Melalui kesempatan itu juga Bupati Nadalsyah mengingatkan bahwa kalangan pendidik yang juga merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN) hendaknya bisa memahami tugas pokok dan fungsi yang ada tentunya tidak bisa dilepaskan dari kode etik dan etika selaku seorang aparatur pemerintah yang hendaknya ikut memberikan berbagai informasi pembangunan.

 

“Jangan seorang pendidik malah memanfaatkan media sosial yang ada untuk menyampaikan informasi yang keliru dan menyesatkan tidak sesuai fakta yang ada dilapangan sehingga menimbulkan multi tafsir yang merugikan wibawa maupun keberhasilan yang telah dilakukan oleh pemerintah,” pungkasnya.(RAMADHANI/B-6)