BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Pelaksanaan Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-100 Kodim 1015 Sampit di Kabupaten Seruyan menelan dana Rp1,1 miliar untuk membangun berbagai fasilitas fisik dan non fisik di wilayah setempat.
Program TMMD di Kabupaten Seruyan dilaksanakan di Desa Wana Tirta, Kecamatan Batu Ampar meliputi peningkatan badan jalan sepanjang 4.000 meter atau empat kilometer dengan lebar 12 meter, pembuatan plafon Gereja Santo Fransiskus dengan ukuran 10x18 meter. Selain itu ada juga pembuatan dua jembatan penghubung.
Tidak itu saja, TMMD juga diisi berbagai kegiatan nonfisik, yaitu penyuluhan pertanian, wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, serta pelayanan keluarga berencana dan kesehatan. Kegiatan sosialisasi itu untuk memberi pengetahuan bermanfaat bagi masyarakat setempat.
“Kalau dilihat dari program yang dilaksanakan, biayanya sangat kecil sekali,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Pieter Manginte, Jumat (29/9).
Pieter menambahkan, kecilnya biaya pembangunan di program TMMD karena di tangani langsung oleh TNI. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk pembangunannya hanya sebulan yakni dari 27 September hingga 27 Oktober 2017.
“Lebih efisien karena mereka (TNI) yang menangani, makanya kecil (Anggarannya),” katanya. (FREDY MANSYUR HUDA)
Bupati Minta SOPD Lengkapi Data Daerah
BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Bupati Seruyan Sudarsono meminta seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) di wilayah setempat melengkapi data-data daerah guna perencanaan dan evaluasi pembangunan.
"Data ini sangat penting didapatkan, bukan saja untuk perencanaan ke depan melainkan juga untuk evaluasi terhadap apa yang telah diperoleh sebelumnya," kata Sudarsono, belum lama tadi.
Berbicara data dalam pembangunan daerah, maka data ibarat cahaya yang menjadi cahaya penerang dalam kegelapan. Jadi, betapa pentingnya data itu sehingga dapat menentukan arah atau paling tidak sebagai bahan untuk pembentukan kemana arah pembangunan daerah ini ke depan.
"Sekarang kita sudah masuk ke pasar bebas dan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," katanya.
Menurutnya, pemerintah saat ini juga memiliki tujuan pembangunan global, dimana diantaranya adalah pemberantasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian.
Maka dari itu dalam era persaingan ini harus memiliki kemampuan dari semua sisi. Oleh karenanya diharapkan kepada BPS dan instansi daerah bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan data-data akurat untuk perencanaan pembangunan daerah.
"Apalagi data-data itu untuk pembangunan dalam konteks status Seruyan yang merupakan daerah tertinggal di Kalimantan Tengah," terangnya.
Ia menambahkan, data dari SOPD sangat penting dan berarti dalam upaya bentuk pembangunan daerah, baik itu melalui pemerintah daerah atau melalui instansi terkait.
"Akhirnya kegiatan pembangunan dapat dikeluarkan termasuk dari Bappeda itu sendiri berdasarkan dari data-data daerah tersebut," katanya. (FREDY MANSYUR HUDA)
