BORNEONEWS, Sampit - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotim menyebut sedikitnya ada 236 perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontruksi. Persoalannya kontraktor ini rata-rata kemampuanya di bawah grade pekerjaan yang ada.
Kemampuan kontraktor Kotim itu hanya berkutat di bawah angka Rp 1 Miliar. Sedangkan paket yang diprogramkan pemerintah rata-rata berkisar di atas satu hingga ratusan miliar rupiah.
Kepala Dinas PUPR Kotim, H Machmoer mengatakan tahun 2018 ini Pemkab Kotim sedikitnya memberikan 332 paket proyek pengadaan langsung (PL) di bawah angka Rp 200 juta.
Dengan demikian maka tidak ada alasan lagi bagi perusahaan jasa kontruksi tidak bekerja. Apalagi jika dibanding antara jumlah paket kegiatan dan perusahaan yang ada. Pekerjaan itu tersebar di sejumlah SOPD.
"Jadi tinggal perbaiki citra perusahaanya, jangan nanti datang ujug-ujung ke Dinas mau minta PL saja,” katanya, Selasa (23/1/2018) saat RDP soal permasalahan kontraktor lokal, di DPRD Kotim.
Machmoer sepakat perusahaan lokal memang harus diberdayakan. Namun pihaknya juga tidak bisa melarang kontraktor luar ikut bersaing. Sebab, segala sesuatunya tertuang dalam Perpres 54 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Semua menurutnya ada aturan di dalam perpres, lain halnya kalau ada aturan khusus di Kotim yang bisa membatasi persaingan. Dia juga menegaskan pekerjaan multiyears yang dianggap sebagai penyebab kontraktor banyak kehilangan pekerjaan itu, sebagai hal yang tidak benar.
Lanjutnya, di Kotim hanya sedikit sekali kontraktor yang memenuhi kualifikasi yang diamanatkan aturan untuk pekerjaan yang direncanakan pemerintah daerah. (NACO/B-11)
