BORNEONEWS- Dalam menyambut awal 2018, banyak pihak berharap meraih kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi tidak melupakan pelajaran telah dituai, baik dalam kesuksesan atau kegagalan pada tahun-tahun sebelumnya.
Hal yang sama juga terjadi pada negara ini. Banyak harapan masyarakat Indonesia terhadap perkembangan Indonesia. Mulai dari pembaruan infrastruktur hingga ke perjalanan demokrasi di Indonesia.
Tahun 2018 ini juga akan menjadi tahun yang signifikan dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pemilihan kepala daerah yang akan diadakan secara serentak di 171 daerah.
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau yang lebih sering disingkat dengan pilkada ini bukanlah hal yang sangat mudah. Pilkada dapat juga disebabkan sebagai tolok ukur demokrasi di Indonesia. Dengan proses yang jauh lebih pelik dari pada pemilihan presiden dan wakil presiden, tidaklah heran jika di dalam pelaksanaan pilkada sendiri sering menimbulkan perselisihan di antara para calon, anggota partai, dan juga warga yang menjadi pemilih.
Salah satu pelajaran yang dapat di petik dari pelaksaan pemilihan kepala daerah ini dapat dirujuk pada pemilihan kepala daerah di ibu kota Indonesia pada 2017 silam. Di mana terjadinya perselisihan baik di antara warga dan anggota partai.
Proses menuju pilkada yang seharusnya menjadi pesta rakyat, serentak berubah menjadi lautan penuh emosi dan ketegangan.
--page
Hal tersebut sebenarnya bukanlah hal yang baru. Menjelang pembukaan pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan umum lainnya yang dilangsungkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) memang sering menunjukan indikasi terjadinya kericuhan ataupun keributan pada beberapa daerah di Indonesia.
Hal yang harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, Komisi Pemilihan Umum dan juga warga negara Indonesia dalam menyelenggarakan pesta rakyat idalah dengan meniadakan penggunaan unsur sara.
Pilkada yang merupakan cara demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini tetap harus dilaksanakan dengan merujuk pada aturan – aturan dan hukum yang berlaku.
Walaupun pemilihan kepala daerah disebut dengan pesta rakyat, akan tetapi untuk tetap menjaga pilkada 2018 berjalan dengan damai tetaplah menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari rakyat, KPU, hingga para calon.
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan lambang negara Republik Indonesia harus di kedepankan dalam melangsungkan pilkada serentak 2018.
Warga pasti sangat menginginkan calon yang mereka dukung dapat memenangi pemilihan kepada daerah pada wilayah mereka. Hal terpenting dalam memberikan dukungan kepada para calon adalah dengan mengedepankan dan mempelajari visi, misi, serta program untuk masyarakat yang ditawarkan masing–masing calon.
--page
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat tanyakan sebelum memberikan dukungan kepada calon.
Apakah sang calon memiliki visi dan misi yang baik dan jelas?
Apakah visi dan misi sang calon dapat membawa dampak yang baik kepada daerah dan juga kepada Indonesia secara keseluruhan?
Apakah visi dan misi sang calon sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang warga miliki?
Apakah visi dan misi sang calon sejalan dengan Pancasila yang menjadi lambang negara Indonesia?
Apakah sang calon memiliki program kerja yang berkualitas?
Bagaimana dampak program kerja yang ditawarkan sang calon terhadap warga dan daerah?
Alangkah baiknya jika masyarakat menanyakan beberapa hal di atas untuk mengenal lebih dalam terhadap calon yang akan diusung dan didukung. Karena merekalah yang bakal menjadi wakil rakyat, mewakili masyarakat untuk tahun-tahun mendatang.
Hal tersebutlah yang menjadi alasan masyarakat harus jeli dan teliti dalam memilih kepala daerah.
Isu-isu politik yang berbau sara bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi, terutama pada saat pelaksaan pilkada. Sebagai rakyat Indonesia yang berada pada naungan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, masyarakat harus bijak dalam menyadari isu agama dan diskriminasi yang sering menjadi latar belakang munculnya isu sara.
Karena hal tersebut bukanlah cara berpolitik. Melakukan persaingan politik seperti pada pilkada dengan menggunakan unsur sara adalah salah satu dari ciri-ciri cara berpolitik yang tidak sehat.
--page
Para calon pilkada 2018 juga diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia dalam menjalankan pesta rakyat tahun ini.
Para calon juga diharapkan untuk menjaga kedamaian dan kesatunan dan tidak terprovokasi ataupun menyinggung sara yang dapat menganggu masyarakat.
Ketika politik dikaitkan dengan isu berbau sara, seperti suku, ras, ataupun agama sang calon kepala daerah maupun wakil rakyat, tanpa di sadari hal itu membawa dampak yang sangat negatif terhadap elektabilitas sang calon.
Bila hal itu terjadi, kriteria positif lainnya yang dimiliki sang calon seolah menjadi tidak berarti lagi.
Apakah hal tersebut yang masyarakat inginkan untuk melihat Indonesia menjadi lebih maju?
Rakyat Indonesia dan juga para calon harus mengutamakan etika dan estitika politik. Sehingga tidak terjadi kebingungan di antara masyarakat yang pada akhirnya memicu kekerasan antarsesama dan juga apatisme politik.
--page
Pilakada serentak 2018 harusnya mengutamakan kesantuanan dan kedamaian di antara para calon, anggota partai, dan juga warga negara Indonesia. Sehingga dapat terlahir pelaksanaan pemilihan daerah yang aman, kondusif dan damai.
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pelaksaan pesta rakyat, pilkada serentak 2018 adalah tanggung jawab seluruh pihak dan masyarakat.
Demikian juga dalam menjaga agar pilkada serentak 2018 jauh dari unsur sara dan mengurangi pihak yang dapat terprovokasi oleh unsur sara.
Jangan sampai konflik dalam dunia politik dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Marilah menjadi bijak dalam memilih dan dalam melangsungkan pilkada serentak 2018 yang damai, aman, dan dapat membawa perubahan pada sejumlah daerah-daerah di Indonesia.
Tanpa disadari unsur sara yang dikaitkan dengan politik justru memiliki dan membawa dampak yang buruk terhadap kedamaian dan juga kemajuan Republik Indonesia jika dibandingkan dengan politik uang.
Sara lebih banyak digunakan dan disebarkan untuk memperburuk elektabilitas sang calon, menumbuhkan unsur kebencian terhadap sesama warga yang seharusnya telah menjadi seperti saudara sendiri.
--page
Memang, pilkada atau pemilihan umumnya lainnya sering membawa perbedaan antarsatu sama lain. Akan tetapi, perbedaan tersebut harus tetap membuat masyarakat menjadi satu, yaitu untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju.
Perbedaan-perbedaan yang wajar terjadi dalam pilkada dan politik harus membuat masyarakat menjadi lebih bijak dalam memilih mana yang benar dan mana yang salah.
Marilah bersama menggunakan ajang pilkada untuk mempersatukan kembali Indonesia dan tidak menggunakan sara untuk menuai kebencian di antara sesama.
Penulis: Sulaiman Rahmat, Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)
