BORNEONEWS, Palangka Raya - Diskusi pengawasan pembangunan daerah menjadi topik hangat dan sering menjadi bahan pertanyaan. Pembangunan untuk siapa? menjadi angle pertanyaan sejumlah mahasiswa.
Hal itu mencuat saat Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Palangka Raya (FORMABIUP) menggelar Seminar Transparansi dan Pengawasan Pembangunan Menuju Kalteng Berkah di Aula Rahan Lt. II gedung Rektorat Universitas Palangka Raya, Sabtu (3/2/2018).
"Sebenarnya pembangunan itu untuk siapa? Banyak sekali terdengar pemerintah melakukan penggusuran baik bangunan maupun pekarangan, belum lagi masalah pencaplokan lahan, sengketa ganti rugi akibat digusur atas nama pembangunan," tanya Pranata, mahasiswa Bidik Misi yang kuliah di FISIP Universitas Palangka Raya (UPR), ketika sesi tanya jawab.
"Saya punya kenalan, dulu dia punya tanah tapi tidak punya SKT, dan akhirnya tanah itu hilang karena alasan pembangunan jalan. Yang mengawasi hal-hal begini siapa? Lantas siapa yang diuntungkan," ujarnya lagi.
Beberapa pertanyaan mahasiswa lainnya, juga seputar mengenai bagaimana pengawasan terhadap aktor pembangunan dari pemerintah yang menggunakan uang APBD. Kerap kali hasil uang pajak itu penggunaannya tidak dilaksanakan dengan sebaik baiknya sesuai skala prioritas dan banyak akses jalan rusak dibiarkan.
--page
Kemudian, ia menanyakan apa untungnya Kalteng sebagai Ibukota RI, serta mempertanyakan konsep nasionalisme di negeri ini.
Mereka juga menggunakan nalar kritisnya menyoroti pernyataan seperti tercantum dalam salah satu pasal UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, karena sering terjadi, implementasinya justru kerap dirasakan bahwa penjajah Indonesia adalah anak negeri sendiri.
Menyikapi pertanyaan tersebut M Muchlas Roziqin yang diundang menyampaikan materi dari sudut pandang media, mengajak para mahasiswa untuk belajar memperbaiki cara pandang terhadap sesuatu problematika, dengan menggunakan berbagai "kacamata" sehingga menuntun pada sikap yang bijaksana.
Di media, lanjut wartawan borneonews.co.id ini, juga menerapkan agar segala sesuatu yang di-topik-kan, tidak diangkat dari satu sudut pandang saja tetapi harus ada pembanding. "Setiap derap langkah pembangunan, itu pasti ada korban. Penggusuran adalah dampak dari pembangunan. Kalau mengkaji, harus dilihat dari berbagai segi, ada dampak sosial, ada dampak ekonomi, ada dampak konstruksi, dan sebagainya," nilai dia.
"Penggusuran boleh saja ada yang dirugikan tetapi ada pula yang malah merasa diuntungkan secara ekonomi. Bagi warga, mungkin buruk tetapi sudut pandang pemerintah bisa saja berbeda, karena ada agenda besar lainnya (jika memang itu betul ada ya)," lanjut jebolan Magister Administrasi Publik Unlam ini.
--page
Lalu apa yang harus dilakukan? Ia mengingatkan pentingnya pemerintah memberikan penyadaran dan sosialisasi terlebih dahulu sosialisasi sebelum pembangunan dimulai. Sebagai gerakan sosial, komunitas mahasiswa sangat bisa untuk melakukan Advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang demikian, dan boleh saja bergabung dengan civil society organization (CSO) seperti NU Muhammadiyah PGI, atau LSM yang berkaitan.
Senada, Prof Kumpiady Widen, akademisi UPR yang juga Ketua Forum Bela Negara Kalimantan Tengah menekankan peran mahasiswa sebagai akademisi, dalam menyikapi isu pembangunan untuk berhati-hati agar tidak teburu-buru menyimpulkan lalu muncul ujaran kebencian yang diupload di media sosial.
"Sekali lagi, sebagai calon intelektual, harus chek dan crosschek. Sebelum bicara atau menuliskan sesuatu tanya sekali lagi; betul tidak informasi ini, jangan terjebak akibat terburu. Kalian mahasiswa maka harus berfikir analisis," ucapnya.
Selain kedua pemateri tersebut, hadir juga Melati Fauziyah, Kepala Bidang Litbang di Bapedalitbang Provinsi Kalteng. Ia banyak dihujani pertanyaan mahasiswa yang menyoal perpindahan ibukota pemerintahan RI kaitannya drngan kesiapan masyarakat lokal. (B-5)
