BORNEONEWS, Sampit - Hampir 50% warga Desa Tumbang Gagu, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), yang belum mengurus administrasi kependudukan.
"Hingga saat ini dari 600 penduduk Desa Tumbang Gagu, hanya 50 persen saja yang memiliki administrasi kependudukan seperti KTP, sedangkan yang lainnya belum," ujar Kepala Desa Tumbang Gagu Timbang.
Jarak tempuh yang jauh dan keterbatasan akses jalur darat menghambat warga untuk mengurus administrasi kependudukan. Sebab, untuk menuju ibu kota kabupaten saja, warga harus merogoh kocek Rp6,4 juta untuk pulang pergi.
"Maka dari itu, banyak masyarakat kami yang tidak mengurus administrasi kependudukan, karena biaya dan jarak yang ditempuh sangat jauh," kata Timbang.
Ia berharap agar ada perhatian khusus oleh pemerintah dalam pengurusan administrasi kependudukan. Semisal, menugaskan tim dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perekaman KTP elektronik di desa tersebut. Sehingga warga tidak lagi perlu ke Sampit dan mengeluarkan biaya besar hanya untuk mengurus administrasi kependudukan.
--page
Desa Tumbang Gagu terletak pada daerah paling hulu dan paling ujung di Kotim. Desa ini berbatasan dengan Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.
Di desa itu ada sekitar 600 jiwa yang tersebar di empat rukun tetangga. Desa Tumbang Gagu belum terhubung jalan darat dari Kotim. Namun malah lebih mudah diakses melalui Kabupaten Katingan.
Untuk ke ke Sampit, warga harus menggunakan perahu kelotok dengan jarak tempuh empat jam. Itu pun hanya sampai di kota Kecamatan Antang Kalang saja. Biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Belum lagi bahaya kecelakaan air yang bisa kapan saja terjadi, karena jalur sungai tersebut melintasi riam atau bebatuan.
"Kalau air surut, kelotok harus ditarik. Kalau tidak sangat berbahaya karena bisa menabrak bebatuan," terang Timbang.
Resiko dan biaya tersebutlah yang menjadi pertimbangan warga. Sehingga mereka sangat berharap agar bisa menjadi perhatian pemerintah Kotim maupun provinsi dan juga pusat. (MUHAMMAD HAMIM/B-2)
