BORNEONEWS, Muara Teweh- Karena kemampuan daerah yang terbatas, tidak semua usulan yang disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan bisa segera direalisasikan.
Usulan yang masuk akan ditinjau kembali sesuai skala prioritas yang telah disepakati.
Dengan menetapkan skala prioritas, diharapkan realisasi kegiatan mengarah pada penyelesaian akar permasalahan, berdampak luas dan nyata, mendesak untuk segera dilaksanakan, dan langsung dirasakan menfaatnya oleh masyarakat banyak.
"Untuk itu, diperlukan peran aktif para kepala perangkat daerah untuk mencari peluang sumber pembiayaan di luar APBD kabupaten, yakni melalui APBD provinsi maupun APBN, serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah,” ungkap Kepala Bapedda Litbang Kabupaten Barito Utara Muhlis dalam kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan Teweh Baru, di Desa Hajak, Kamis (15/2/2018).
Di samping itu juga, lanjut Muhlis, perlu dilakukan evaluasi internal terhadap kegiatan pada parangkat daerah. Jika kegiatan tersebut tidak terlalu penting dan kurang berpihak kepada masyarakat, tidak perlu lagi dianggarkan pada tahun berikutnya.
--page
Kemudian, dengan dilaksanakan musrenbang kecamatan, perangkat daerah harus segera membuat rancangan rencana kerja dengan menyerap sebanyak mungkin usulan prioritas yang masuk.
Selanjutnya, rancangan rencana kerja perangka daerah inilah yang akan diangkat dan diskusikan pada musrenbang tingkat kabupaten yang rencananya dilaksanakan pada minggu pertama Maret 2018.
Setelah musrenbang, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU Desa Layak Anak antara Dinas Dalduk P3A dan Pemerintah Desa Hajak serta Desa Sikui, penetesan vitamin A pada balita, serta penyerahahan kartu BPJS dan alat alat Kesehatan. (RAMADANI/B-3)
