BORNEONEWS, Sampit - Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan administrasi kependudukan, terutama warga yang tinggal di daerah pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Hal itu dikarenakan mereka membutuhkan waktu berjam-jam dan biaya yang cukup besar hanya untuk mengurus KTP, Kk, dan lainnya.
Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Tumbang Gagu, Kecamatan Antang Kalang, Kotim Timbang. Saat ini warganya banyak yang tidak mau mengurus administrasi kependudukan.
Karena harus mengeluarkan biaya besar untuk sampai ke Kantor Disdukcapil dan tentunya membutuhkan waktu hingga dua sampai tiga hari baru selesai berurusan.
"Daerah kami sangat jauh dari perkotaan, sehingga hal itulah yang membuat sejumlah warga enggan mengurus admin kependudukan," ujar Timbang.
--page
Dia mengungkapkan, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar seluruh warga desa di pelosok memiliki administrasi kependudukan sebagaimana di desa lain atau perkotaan.
Bahkan dia sangat berharap agar Dukcapil bisa jemput bola dengan mendatangi daerah yang sangat jauh, sehingga seluruh warga bisa mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.
"Desa kamikan terletak paling ujung di kawasan Utara Kotim. Bahkan tidak ada akses jalan darat. Oleh sebab itulah kami meminta agar pihak Disdukcapil bisa jemput bola," katanya.
Dia menerangkan untuk sampai ke Kota Sampit, sedikitnya warga harus menyiapkan biaya sekali berangkat Rp3 juta. Sehingga kalau pulang pergi maka harus memiliki uang Rp6 juta. Itu belum termasuk penginapan hingga konsumsi mereka saat melakukan pengurusan.
"Iya kalau sampai disana langsung terlayani. Kalau harus antri, maka membutuhkan waktu sampai tiga empat hari. Itu juga seharusnya menjadi catatan bagi petugas," terangnya.
--page
Timbang menambahkan, selain biaya dan juga waktu, pelayanan di dinas dukcapil juga diharapkan bisa lebih cepat. Atau lebih didahulukan masyarakat yang tinggal di pedalaman. Sehingga mereka tidak menunggu lama hingga harus mengeluarkan biaya lagi untuk penginapan dan lainnya.
"Mudah-mudahan itu menjadi perhatian pemerintah, guna kesejahteraan masyarakat dan kepemilikan administrasi kependudukan warga disana," harap Timbang. (MUHAMMAD HAMIM/B-6)
