BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Sarjono menyebutkan penduduk di pedalaman masih banyak belum mengantongi KTP elektronik. Itu terjadi lantaran jarak dan biaya yang jadi masalah bagi masyarakat di sana.
"Maka dari itu kami mendesak agar pemkab melakukan sistem jemput bola ke daerah pedalaman. Karena dengan tidak maksimalnya perekaman KTP itu dampaknya tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada pemerintah," katanya, Senin (5/3/2018).
Dia mengatakan, jika perekaman KTP elektronik itu tidak maksimal maka otomatis penduduk tidak akan masuk dalam database kependudukan. Padahal data itu digunakan untuk mengambil kebijakan di tingkat pemerintah pusat, seperti besaran dana alokasi hingga bantuan lainnya dari sumber APBN.
"Jika demikian yang rugi kita, maka dari itu saya menginginkan agar pelayanan itu yang aktif justru disdukcapil. Lebih bagus jika mau jemput bola ke daerah untuk merekam data warga yang masih terekam," tegasnya.
Sarjono juga mengajak agar warga masyarakat aktif dan punya motivasi tinggi untuk mendapatkan KTP. Sebab penduduk yang belum memiliki KTP juga akan terkendala dalam mendapatkan pelayanan publik. Baik itu di pendidikan, kesehatan hingga akses ke perbankan.
--page
"Termasuk mencari pekerjaan saat ini wajib memiliki KTP, maka dari itu kami mendorong agar perekaman KTP itu digenjot agar semua masyarakat Kotim memiliki KTP elektronik," tandasnya. (NACO/B-11)
