BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotawaringin Timur mendorong pemkab agar mengarahkan pelaksanaan CSR untuk penyedian bus angkutan baik untuk umum dan pelajar.
Hal ini dirasa penting karena sangat berdampak positif, khusus untuk kalangan pelajar, dalam rangka menekan pengendara di bawah umur. Usulan ini disampaikan setelah Komisi IV DPRD Kotim melakukan studi banding ke Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kotim, Darmawati, Selasa (6/3/2018) mengatakan, mereka mempelajar pengelolaan CSR di Kabupaten Tabalong. Di sana sedikitnya ada 40 bus hasil dari CSR dan dikelola pemerintah untuk angkutan umum dan pelajar.
Menurutnya, perusahaan di kabupaten itu menyamakan persepsi dalam menggunakan dana CSR untuk pengadaan bus. Kemudian bus tersebut diserahkan ke pemerintah setempat.
"Pengelolaan dan operasionalnya dilakukan pemerintah mulai dari pengupahan sopir hingga bahan bakar minyak. Jadi pihak swasta itu hanya menyerahkan bantuan bus kepada pemkab. Dan yang mengelolanya pemkab," kata Darmawati.
--page
Dia melihat banyaknya perusahaan yang beroperasional di Kotim harusnya bisa dimanfaatkan. untuk mengadakan bus angkutan umum sehingga bisa terealisasi dengan cepat. Apalagi, di Kotim setidaknya ada 77 perusahaan perkebunan yang beroperasi
"Selama ini pengelolaan CSR di Kotim tidak terarah dan tidak terlihat manfaat yang signifikan. Sebab semua perusahaan berjalan dengan program CSR masing-masing. Parahnya lagi ada oknum perusahaan yang melaksanakan program CSR asal-asalan," tandasnya. (NACO/B-11)
