BORNEONEWS, Palangka Raya - Seorang mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR), Ijul Amirul menginginkan pilkada serentak 2018 di 10 kabupaten dan satu kota berjalan tanpa ada money politik.
Keinginannya itu juga disampaikan dalam aksi unjuk rasa bersama mahasiswa lain yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kota Palangka Raya.
Ijul sendiri dipercaya sebagai koordinator lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa tersebut. Kepada wartawan, ia menyampaikan bahwa money politik dapat menciderai pesta demokrasi.
Menurutnya, money politik tidak menutup kemungkinan bisa terjadi khususnya pada masa tenang. Ijul pun mencontohkan dugaan money politik yang pernah terjadi di Lamandau beberapa tahun lalu.
"Contohnya di Kabupaten saya sendiri. Menggunakan KTP siswa yang sudah berusia 17 tahun bahwa dengan uang Rp50 ribu bisa memilih kandidat kepala daerah. Pernah ditemuin saya. Itu di Kabupaten Lamandau," katanya, Kamis (8/3/2018).
--page
Ia menuturkan, tujuan aksi unjukrasa itu untuk mengawal pilkada serentak supaya tidak ada namanya money politik, pilkada hitam dan politik sara yang bisa memecah persatuan.
"Kami berharap pilkada serentak 2018 ini berjalan sebagaimana pesta demokrasi yang ingin dicapai menurut kedaulatan kita adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat," tuturnya. (BUDI YULIANTO/B-2)
