BORNEONEWS, Tamiang Layang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur, Kalimantan Tengah meminta Pemerintah setempat mengevaluasi keberadaan media.
Wakil Ketua II DPRD Bartim Raran menantang pemerintah daerah untuk mengevaluasi keberadaan media di wilayah itu. Menurutnya peran media sangat penting sebagai penyalir informasi tentang kemajuan daerah.
"Dewan mengharapkan Pemkab Bartim bisa mengevaluasi media di wilayah ini. Adanya kerjasama dengan media hendaknya bisa dipilah," kata Raran, Kamis (1/2/2018).
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, khusus media yang memiliki kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bartim harusnya memiliki wartawan yang bertugas di tempat dan bekerja secara profesional.
Peranan dan fungsi media yang sangat besar juga sangat berdampak terhadap situasi perekonomian, pembangunan dan politik daerah.
--page
Media memberikan berbagai informasi yang berkembang di daerah yang tidak bisa terlihat oleh masyarakat luar.
Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bartim melalui SOPD yang bertanggungjawab untuk bisa segera menertibkan media di Bartim.
"Banyak laporan tentang media yang memiliki jalinan kerjasama namun atau bahkan keberadaan awak medianya itu sendiri tidak diketahui atau tidak jelas. Hal itu sangat merugikan daerah," kata Raran.
Ia juga mengharapkan media yang memiliki kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bartim menempatkan wartawannya untuk melaksanakan tugas peliputan di lingkup pemkab Bartim.
Keberadaan awak media atau wartawan di tempat sangat membantu tugas dan fungsi pemerintah maupun dewan. Informasi yang disampaikan cepat diterima masyarakat, sehingga fungsi media dan pers sebagai salah satu pilar pembangunan bisa dirasakan dan diketahui khalayak umum.
--page
Pihaknya juga berharap para awak media atau pers juga harus memiliki kompetensi dan berlaku profesional. Tidak boleh ada unsur kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas. Sehingga menjerumuskannya berlaku tidak adil atau tidak berimbang terhadap pemberitaan.
"Pemberitaan dalam bentuk kritik serta saran yang disampaikan adalah hal wajar dan tidak perlu untuk ditakuti. Kami juga mengharapkan awak media menyampaikan apa pun informasi jika memang selama bertugas dewan masih ada kekurangan sebagai upaya pembenahan," tukasnya.
Ketua PWI Barito Timur Yulius Yartono menyatakan sependapat dengan pemikiran yang disampaikan anggota DPRD Bartim tersebut.
"Dewan dan Pemkab Bartim hendaknya segera mengevaluasi media di daerah setempat. Jika ada media tentu harus dibarengi dengan adanya wartawan dengan legalitas formal yang diakui keberadaannya," katanya.
Yulius meminta wartawan harus berjalan sesuai koridor Undang Undang Pers dan azas profesional. (KBA)
