BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Dani Rakhman mengakui konflik antara perkebunan dengan masyarakat ini terus berlarut-larut.
Salah satunya penyebabnya karena kesenjangan dari aspek ekonomi yang sangat menonjol.
"Kondisi ini terjadi akibat kepedulian dan hadirnya perkebunan tidak lagi sebagai media untuk ikut mensejahterakan warga, namun untuk memperkaya para pengusaha itu sendiri," kata Dani, Senin (12/3/2018)
Lanjutnya, investasi awal masuk ke Kotim karena kepada masyarakat disebutkan bakal membawa masyarakat sejahtera dan mapan secara ekonomi. Apalagi setelah hilangnya era kejayaan usaha perkayuan di daerah ini.
Dia mengatakan awalnya masyarakat menerima dengan investor karena dari pemerintah juga sudah menjanjikan bahwa hadirnya investor untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan di masyarakat.
--page
Sayangnya di tataran praktik itu tidak terjadi, justru sebaliknya perusahaan belakangan ini justru dianggap sebagai musuh bagi masyarakat.
Menurutnya konflik perkebunan dengan masyarakat ini yang terjadi selama ini salah satunya karena faktor kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan yang begitu mencolok.
Akibatnya masyarakat mulai sadar bahwa investasi itu justru tidak berdampak apa-apa terhadap kehidupan mereka.
"Selama ini ketegasan pemerintah daerah saja yang bisa membendung dan mencegah konflik terbuka antara warga dan investor. Salah satunya menyelesaikan persoalan yang selama ini jadi tuntutan warga kepada perkebunan. Misalnya seperti soal ganti rugi lahan, ketersediaan plasma kepada warga 20 persen dari HGU yang dimiliki hingga program CSR," tukasnya.
Namun demikian selama untuk sebagian CSR perusahaan sangat tidak tepat sasaran, masyarakat tidak merasakan secara langsung dibangunnya ikatan emosional antara perkebunan dengan mereka warga sekitar.
CSR cenderung asal dilaksanakan saja, tidak lagi sesuai dengan tujuan awal untuk membangun komunikasi yang baik dengan warga disekitar investasi. (NACO/B-6)
