BORNEONEWS, Palangka Raya - Dua wanita asal Provinsi Kalimantan Tengah mendapat kesempatan mewakili Indonesia ke Amerika Serikat. Mereka adalah Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kalteng, Hj Asti Rizky Badjuri dan Sekretaris Umum IWAPI, Hj Nataliasi Morsellae Tadji.
Mereka mendapat undangan untuk menghadiri kegiatan Commision On The Status Woman (CSW) ke-62 di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.
Kegiatan itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan, remaja dan anak di seluruh dunia, seluruh negara termasuk Indonesia. "Salah satu perwakilan dari Indonesia yang menghadiri kegiatan dari 12 hingga 23 Maret 2018 ialah kami berdua dari Kalteng," kata Asti saat diwawancarai melalui Whatsapp, Kamis (15/3/2018).
Menurut Asti, kegiatan CSW itu merupakan pertemuan para wanita dari seluruh dunia untuk membahas masalah perempuan remaja dan anak. "Pertemuan ini menyangkut bagaimana perhatian dunia untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, remaja dan anak dari berbagai aspek perlindungan serta bagaimana caranya agar perempuan, remaja dan anak bisa memperoleh hak-haknya," jelasnya.
Sementara itu menurut Nataliasi, suatu kebanggaan bagi dirinya dapat terpilih menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam kegiatan tersebut.
"Seluruh delegasi yang hadir berdiskusi soal bagaimana perhatian dunia untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, remaja dan anak dari berbagai aspek perlindungan dalam memperoleh hak-haknya," kata perempuan yang juga Anggota DPRD Provinsi Kalteng ini.
--page
Indonesia sendiri telah memiliki lembaga khusus yang bertujuan untuk kesejahteraan dan perlindungan perempuan, remaja dan anak. Salah satunya, yaitu Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI).
Dalam KPP RI itu, terangnya, ada 10 isu prioritas, yaitu perempuan dan politik, perempuan dan kesehatan, perempuan dan pendidikan, perempuan dan pekerjaan, perempuan dan kekerasan, perempuan dan sumber daya alam, perempuan dan HAM, perempuan dan media, perempuan dan legislasi nasional serta perempuan dan budaya.
"Misi KPP RI ini antara lain, meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik. Mengupayakan agar seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki secara seimbang dan adil."
Kemudian meningkatkan akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam setiap tahapan pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang berwawasan gender, termasuk kebijakan anggaran yang berwawasan gender. (TESTI PRISCILLA/B-2)
