BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Indonesia mulai memberikan perhatian terhadap komoditas kelapa sawit karena memiliki daya saing (competitiveness) lebih tinggi dari komoditas lain.
"Apabila secara ekonomi pemerintah telah memberikan perhatian kepada sawit, tidak demikian dari sisi politik. Dari sisi politik belum sama sekali," kata pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono, kepada pers di Jakarta, Selasa (20/3).
Kondisi tersebut, menurut Tony, terjadi di sektor pertanian secara umum yang mana hingga saat ini asosiasi petani tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun dalam pesta demokrasi baik pada ajang pilkada maupun pilpres.
"Hal tersebut berbeda apabila dibandingkan dengan negara-negara maju, seperti Jepang dan Amerika Serikat, yang mana posisi tawar (bargaining position) asosiasi petani di negara tersebut sangat kuat," papar dia.
Tony membandingkan jumlah petani di Jepang yang hanya sekitar 1% dari jumlah penduduk Negara Matahari Terbit itu, di AS hanya 5% dan Indonesia sekitar 35% dari total penduduk.
--page
"Kendati hanya memiliki jumlah petani yang sangat kecil, namun Pemerintah Jepang dan AS sangat concern dengan swasembada, hal itu dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan (food security). Karena itu, kebijakan yang ditempuh kedua negara tersebut memproteksi sektor pertanian," ujar Tony.
Untuk sektor sawit, walaupun ada sekitar 20 juta orang yang bekerja di sektor tersebut namun posisi tawar asosiasinya juga lemah. Hal ini karena memang para petani maupun pelaku usaha sawit di Indonesia belum memiliki tradisi bargaining position.
"Pemerintah seharusnya mulai memberikan perhatian secara politik untuk pertanian, khususnya sawit," pungkasnya. (NEDELYA RAMADHANI/m)
