BORNEONEWS, Palangka Raya - Kisruh PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan pemerintah membuat galau 4.000-an karyawan. Nasib mereka tergantung kebijakan pemerintah.
Jika pemerintah memperpanjang izin PT AKT, maka 4.000 karyawan dan 65 persen di antaranya merupakan warga lokal tersebut bisa berlanjut bekerja, begitu sebaliknya terancam di-PHK bila PT AKT kalah gugatan perdata di PTUN Jakarta.
Kenneth Raymond Allan, Direktur PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BORN) Tbk induk PT AKT melalui rilis yang dikirim ke borneonews.co.id, Selasa (20/3/2018) mengatakan sejak beroperasi pada 2009 telah memberikan kontribusi kepada daerah.
Di antaranya direkrutnya ribuan karyawan. Bahkan Pemegang Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) ini menurunkan standar penerimaan karyawan dari seharusnya SMA menjadi lulus SD dan SMP.
"Kami bukan orang baru di Kalteng. Kami sudah lama berkontribusi untuk daerah. Tanpa bermaksud menyombongkan diri, kami telah memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi warga sekitar dan secara luas terhadap Kalteng," tulis Direktur PT AKT, Syahrunsyah Syahbuddin, Selasa (20/3/2018).
--page
Syahrunsyah menanggapi pemberitaan yang menyinggung kontribusi keberadaan AKT terhadap pembangunan ekonomi dan wilayah sekitar. Mewakili jajaran manajemen, dia memberikan klarifikasi, meluruskan pemberitaan yang dinilainya telah menyudutkan perseroan.
Dia memastikan keberadaan AKT tidak saja memberikan manfaat kepada penduduk sekitar, tapi juga terhadap pembangunan dan pengembangan daerah.
Awalnya dia tidak mau memberikan keterangan, karena takut dianggap riya, namun Syahrunsyah akhirnya mengungkapkan manfaat langsung yang didedikasikan PT AKT.
Di antaranya membuka akses ke desa sekitar lokasi tambang dan masyarakat memperoleh kemudahan akses menuju wilayah sekitar tambang.
Selain itu sejak 2008 PT AKT sudah memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan dari pelabuhan menuju ke areal konsesi sepanjang 30 Km. Perseroan juga membangun jalan dari Km 30 ke Km 35 base camp AKT.
Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan ini secara langsung juga dinikmati warga yang bermukim pada 11 desa di sekitar tambang. (ROKIM/B-6)
