BORNEONEWS, Palangka Raya– Sebanyak 11 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah akan serentak menyelenggarakan pesta demokrasi serentak pada 27 Juni mendatang. Ini menjadi momentum untuk penekanan proyeksi pembangunan ke depan.
Sebab pilkada akan disusul dengan penjabaran visi-misi kepala daerah terpilih, kemudian menjadi dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Gubernur Kalteng melihat peluang ini untuk menekankan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sebab tahap ini merupakan hal penting bagi para pejabat terpilih untuk mengedepankan berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi dan menuangkannya dalam dokumen KLHS. Supaya tercermin pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
“Penyusunan RPJMD kabupaten/kota harus selaras perencanaan dan prioritas di RPJMD provinsi agar arah dan strategi pembangunan lebih fokus. RPJMD juga harus berwawasan lingkungan, Sesuai undang-undang, maka harus melampirkan dokumen KLHS dalam RPJMD-nya nanti,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Kamis (22/3/2018).
RPJMD yang harus dilengkapi dokumen KLHS ini didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
Selain itu juga diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD. Disana disebutkan bahwa evaluasi raperda RPJMD harus dilampirkan dokumen antara KLHS.
Senada, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng Fahrizal Fitri juga menekankan kepada pemerintah kabupaten/kota akan pentingnya tinjauan lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dengan memperhatikan tiga hal.
“Pembangunan harus memerhatikan tiga aspek yang sangat berkaitan, yaitu Ekonomi, Ekologi, dan Sosial. Dengan memerhatikan hal tersebut, pembangunan akan berdaya guna bagi daerah maupun masyarakat tetapi tidak merusak lingkungan. Mengelola sumber daya alam tetapi dengan baik dan disesuaikan daya dukung lingkungannya.” (ROZIQIN/B-3)
