BORNEONEWS, Pulang Pisau - Anggota DPRD Pulang Pisau, Arif Rahman Hakim menyebut data penerima bantuan sosial dan BPJS masih belum sinkron, karena masih ada warga belum terakomodasi dalam pelayanan kesehatan.
"Ini masih ada yang tidak sinkron, mestinya data base yang ada itu harus sama antara dinas terkait, misalkan kalau warga tercatat sebagai penerima bansos mestinya harus dapat juga kartu BPJS gratis," ujanya.
Legislator muda dari daerah pemilihan Kecamatan Maliku dan Pandih Batu ini mengharapkan SOPD terkait agar lebih proaktif dan melakukan pendataan yang valid untuk warga yang butuh bantuan.
"Jangan sampai masih ada warga yang tidak mampu secara ekonomi apalagi ini ditambah dengan cacat fisik, tapi tidak dapat bantuan pemerintah," katanya.
Menurutnya sesuai amanah undang-undang bahwa fakir miskin, anak terlantar termasuk penyandang disabilitas wajib mendapatkan bantuan pemerintah.
--page
"Itu wajib dilaksanakan," imbuhnya. Arif mengatakan kemungkinan ada banyak warga kurang mampu di Pulang Pisau yang belum terdata. (JAMES DONNY/B-6)
