BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Guna mengarusutamakan isu perubahan iklim kedalam perencanaan pembangunan nasional, provinsi hingga kabupaten/kota, untuk itulah didirikan Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia atau Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).
Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku Sekretaris Majelis Wali Amanah (MWA) ICCTF Medrilzam dalam kegiatan dialog ICCTF Media Visit yang digelar di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kamis (5/4/2018) menjelaskan mengenai lembaga tersebut.
"ICCTF merupakan satu-satunya lembaga dana perwalian di Indonesia untuk perubahan iklim yang dikelola pemerintah Indonesia. Lembaga yang didirikan 14 September 2009 ini tujuannya meningkatkan efektifitas dan efisiensi koordinasi penanganan perubahan iklim di Indonesia sesuai dengan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK)dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)," jelas Medrilzam.
Sehingga, lanjutnya ICCTF mendorong dan menyalurkan sumber daya domestik dan pendanaan internasional pada proyek yang sesuai dengan RAN/RAD-GRK dan RAN-API untuk mencapai target penurunan emisi Indonesia sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41 % dengan bantuan internasional.
"Program konservasi ekosistem nipah dan hutan penyangga bagian timur Suaka Margasatwa (SM) Sungai Lamandau sebagai kawasan pencadangan hutan kemasyarakatan merupakan salah satu dari 20 program mitigasi berbasis lahan yang dikelola oleh ICCTF, diseluruh Indonesia" jelasnya.
--page
Menurut Medrilzam, di Kabupaten Kobar ICCTF memberikan pendanaannya kepada Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin).
"Program tersebut diimplementasikan di Desa Tanjung Terantang dan Desa Tanjung Putri selama dua tahun ddngan nilai proyek sebesar Rp 2,4 miliar," jelasnya.
Medrilzam menjelaskan kenapa Yayorin yang dipilih menjadi salah satu mitra yang mengimplementasikan bantuan yang didapatkan dari United States Agency for International Development (USAID) tersebut.
"Karena Yayorin sudah menjalankan program mitigasi berbasis lahan di Desa Tanjung Putri dan Tanjung Terantang . Sedangkan dua desa tersebut berada di zona penyangga SM Sungai Lamandau. Kondisinya yang dodominasi oleh hutan rawa dan gambut merupakan potensi tinggi sebagai penyimpan karbon," jelasnya.
Karena, lanjutnya, kedalaman gambut dizona tersebut mencapai rata-rata 134 cm.
"Terbukti sejak tahun 2010 terdeteksi persediaan karbon di atas permukaan tanah sebanyak 70-71 ton/ha dan saat dilakukan pengukuran kembali pada Maret 2018 tercatat sekitar 73 ton/ha. Sehingga ada penurunan emisi sekitar 2-3 ton/ha atau rata-rata 2,5 ton/ha. Sedangkan persediaan karbon di bawah permukaan tanah sebesar 841 ton/ha," jelasnya. (YUDA/B-6)
