BORNEONEWS, Sampit - SK Pengurus PSSI Kotim yang diterbitkan PSSI Provinsi Kalteng menulai polemik. Pasalnya, SK tersebut terbit tanpa adanya musyawarah cabang (muscab). Sejumlah kalangan pun menilai SK tersebut ilegal.
"SK kepengurusan PSSI sekarang ini tidak melalui proses dan aturan. Masa muncul SK tanpa ada muscab lebih dulu. Lucu dan terkesan dipaksakan," kata pegiat Sepakbola Kotim, Rudi, Sabtu (7/4/2018).
Para pecinta sepakbola ini pun menyayangkan. Bahkan dengan keras dia menuding, SK tersebut dikeluarkan terkesan oleh orang yang tidak tahu aturan.
Padahal, di daerah mana, saja kepengurusan harus sesuai dengan aturan PSSI. Syarat utamanya adalah pelaksanaan muscab. Bukan asal tunjuk saja dan tiba-tiba langsung ke luar SK.
"Kami tidak mempermasalahkan siapa ketuanya, asalkan memang melalui muscab dan aturan berlaku. Sehingga tidak ada SK ilegal yang keluar," kata Rudi, yang juga pelatih di Kotim berlisensi C Nasional.
--page
Jika SK itu tetap dilaksanakan, Rudi menggambarkan bahwa persepakbolaan di Kotim masih tidak ada kemajuan. Sebab, kepengurusan PSSI masih dijadikan panggung politik.
Dirinya mengatakan, bukan salah pemain atau pengurus cabang sepakbola kalau Kotim belum bisa berprestasi. Kepengurusan yang kacau itulah dinilai merugikan cabang olahraga sepakbola di Kotim.
Dia mengatakan, PSSI tidak memiliki ketua sejak berakhirnya masa jabatan Ali Natadilaga pada 2014 lalu. Dan hingga kini, tidak ada Ketua PSSI Kotim yang dipilih melalui muscab. (MUHAMMAD HAMIM/B-11)
