BORNEONEWS, Palangka Raya - Isu peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur kian menjadi fokus pembangunan baik di Pusat maupun di daerah, termasuk di Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam hal ekonomi, dua isu penting adalah pertumbuhan dan pemerataan.
Hal ini seiring dengan rencana kerja pemerintah (RKP) 2018 dimana pemerintah ingin memacu investasi dan infrastruktur, antara lain dilakukan melalui peran lembaga keuangan.
Selain itu, karena investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Data menunjukkan, investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi andil terbesar yaitu sebesar 32,64% pada 2017 di Kalteng. Ini merupakan posisi kedua terbesar setelah faktor konsumsi rumah tangga.
"Karena itulah diperlukan koordinasi penyusunan Disagregasi PMTB Provinsi Kalteng 2018. Tema disesuaikan dengan RKP 2018, yaitu memacu dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan," terang Kepala BPS Kalteng, Hanif Yahya, Senin (9/4/2018).
Pihak BPs menggelar diskusi panel yang mempertemukan sejumlah pihak di Palangka Raya, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Kalteng, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalteng, dan Bappedalitbang Provinsi Kalteng sebagai perwakilan pemerintah.
--page
Tujuannya, untuk membahas isu investasi, percepatan infrastruktur, dan pertumbuhan dan pemerataan agar Kalteng bisa melakukan percepatan menangkap peningkatan investasi.
Apa sebab? Di tataran internasional, Indonesia merupakan negara urutan ke empat tujuan investasi yang prospektif. Tentu hal ini harus disambut dengan peningkatan kemudahan-kemudahan dalam bidang investasi.
"Semoga diskusi yang melibatkan banyak stake holder baik lembaga keuangan, perencanaan, dan instansi pemerintahan terkait ini, mampu memberikan manfaat untuk bagaimana memacu peningkatan investasi berbagai sektor dan apa saja yang dibutuhkan untuk itu," pungkasnya. (ROZIQIN/B-2)
