BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli menegaskan pengelolaan keuangan dana desa tidak ada istilah tawar menawar.
Bahkan dia tidak henti-hentinya mengingatkan kembali jajaran kepala desa untuk hati-hati mengelola keuangan desa.
"Jangan main-main dalam penggunaan dana desa. Pasalnya sudah ada beberapa kades dan perangkat lainnya yang sudah diseret oleh aparat penegak hukum," kata Jhon, Senin (9/4/2018).
Jhon menyatakan dengan keuangan desa yang besar itu menjadi salah satu daya tarik bagi banyak orang untuk mencalonkan diri jadi kades.
Namun di sisi lain apabila jabatan kades dipandang sebagai amanah maka dana besar itu menjadi sebuah tambahan beban dan tanggung jawab.
--page
Dia berharap jangan ada lagi kades masuk penjara karena soal dana desa, bahkan ia mengajak untuk dikawal dan laksanakan kegiatan dengan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku
"Saat ini pemerintahan desa sudah melakukan perjanjian dengan pihak penegak hukum, hendaknya para kepala desa sebagai pengguna anggaran yang aktif mengkonsultasikan saat menggunakan dana itu baik itu saat perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya," tegas Jhon.
Artinya ketika ada persoalan yang berpotensi merugikan keuangan negara bisa secepatnya diselesaikan.
Dengan ditandatanganinya fakta integritas hendaknya hal itu jadi salah satu acuan dan pemikiran yang sama berkaitan dengan dana desa.
"Kalau masih ada kades yang tersandung hukum tahun ini itu akibat ada yang tidam beres dari kades itu sendiri," pungkas politisi PDI Perjuangan ini. (NACO/B6)
