BORNEONEWS, Muara Teweh - Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan pendanaan dalam pembangunan di Kabupaten Barito Utara merupakan kendala bagi pemerintah daerah (Pemda) saat ini.
Dalam kaitan itu pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat sangat mengharapkan kepada gubernur berkenan menempatkan Barito Utara dalam prioritas kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.
“Oleh sebab itu prioritas pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Barito Utara yang sangat mendesak untuk ditangani dan memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi agar kiranya dapat diakomodir dalam APBD provinsi,” kata Pjs Bupati Barito Utara, Sapto Nugroho, Rabu (11/4/2018).
Dikatakannya, prioritas pemerintahan dan pembangunan tersebut yaitu penyelesaian segmen batas daerah di Kabupaten Barito Utara, yaitu belum adanya kesepakatan batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Murung Raya, sebelah timur dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Paser serta sebelah barat dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas.
Selain itu kata mantan Sekda Barito Utara ini, pengembangan komoditi jagung pada 2018 seluas 16.150 ha dan sasaran 2019 seluas 50.000 ha, dalam rangka pengembangan jagung tersebut seperti fasilitasi dan dukungan biaya pembukaan lahan untuk pengembangan jagung sebesar Rp2.500.000 per hektare, fasilitasi dan bantuan alat berat berupa boldozer dan excavator.
--page
Selanjutnya, mendorong penyelesaian proses pinjam pakai atau pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan jagung, adanya kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan pembukaan lahan, serta fasilitasi dan bantuan perbaikan jalan ke sentra pengembangan jagung. (RAMADHANI/B-6)
