BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli berharap dengan rapat kerja yang digelar bersama seluruh kepala desa, pihak kecamatan hingga Pemkab Kotim bisa menyelesaikan permasalahan mulai dari keuangan desa, administrasi kependudukan hingga sertifikat tanah.
Seperti soal pengelolaan keuangan desa baik itu dana desa maupun alokasi desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga perlu ditekan permasalahan yang berakibat secara hukum yang sejauh ini menjerat perangkat desa.
Jhon mengajak perangkat desa untuk berdiskusi bersama dalam kegiatan ini sehingga ada solusi dalam menerima hingga mengelola dana desa agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Jhon, dana desa dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah daerah itu untuk menunjang pembangunan di tingkat pemerintahan desa. "Termasuk untuk data dan administrasi kependudukan ini merupakan hal penting agar menemukan solusi," kata Jhon, Senin (16/4/2018)
Selain itu, untuk program tanah objek reforma agraria (tora) atau sertifikat tanah bagi masyarakat diharapkan dapat membawa dampak untuk menyejahterakan masyarakat serta jadi solusi sengketa dan konflik kawasan hutan.
--page
"Untuk program tora ini ada dana dari pusat. Namun kami juga sudah menganggarkan untuk program ini sehingga kami harapkan berjalan dengan baik," pungkas Jhon. (NACO/B-2)
