BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan meminta maaf namun di sisi lain juga tidak akan memenuhi tuntutan tenaga kontrak yang meminta pembatalan hasil evaluasi 2018.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Katma F Dirun saat menghadapi aksi demo tekon di depan Istana Isen Mulang.
"Saya sangat menghargai aksi ini, namun mohon maaf untuk saat ini pemerintah tidak dapat memenuhi permintaan untuk membatalkan hasil evaluasi tekon 2018 karena sudah bersifat final," ujarnya, Senin (16/4/2018).
Katma mengatakan suka tidak suka masyarakat harus bisa menerima, meski demikian pemerintah tetap akan tetap memperhatikan nasib 206 tekon yang tidak lulus.
"Selain bersifat final, pemerintah juga tidak sanggup menampung semua 206 tekon untuk kembali bekerja di pemerintahan karena anggaran yang terbatas, namun dengan luasnya wilayah Kalteng dan banyaknya investor yang ingin bekerja sama bisa menjadi solusi terbaik, baik bagi tekon maupun bagi pemerintah," lanjutnya.
--page
Menanggapi hal itu koordinator lapangan aksi demo tekon mengatakan tidak akan patah semangat dan akan mendatangi DPRD Kalteng dengan menuntut pembentukan pansus (panitia khusus) untuk membatalkan hasil evaluasi 2018.
Selain menuntut pembatalan, demo tekon juga menuntut Plt Sekda untuk secara langsung bertatap muka dan secara serius menyelesaikan masalah agar tidak berlarut-larut. (GAZALI/B-6)
