BORNEONEWS, Palangka Raya- Biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak untuk 11 daerah di Provinsi Kalimantan Tengah cukup menguras anggaran. Praktis, anggaran publik lainnya tersedot.
Jumlah anggaran yang harus dikeluarkan dari APBD untuk penyelenggaraan pilkada di 10 kabupaten dan 1 kota pada tahun ini mencapai Rp376,424 miliar.
Data itu diperoleh dari hasil rekapitulasi anggaran pilkada berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang dipaparkan KPU Provinsi Kalteng.
“Jumlah anggaran yang tidak murah, mencapai ratusan miliar itu terbagi menjadi untuk KPU, Panwaslu, Polres, dan Kodim,” ungkap Asisten Setda Kalteng Bidang Pemerintahan Saidina Aliansyah kepada Borneonews, Rabu (18/4/2018).
Lantaran pendanaan penyelenggaraan pilkada tidaklah murah, sangat rugi bila pesta demokrasi itu tidak berkualitas. Apalagi sampai tingkat partisipasi pemilih rendah.
--page
“Karena itu, penyelenggara pilkada atau KPU harus berjuang keras untuk menciptakan pilkada berintegitas, berkualitas, dan menjadikan ini benar-benar pesta yang menggembirakan bagi semua, dengan indikator tingkat partisipasi tidak rendah,” ujar dia. (ROZIQIN/B-3)
