BORNEONEWS, Sampit - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Supriadi meminta kepala daerah untuk tidak sembarangan menempatkan pejabat di SOPD teknis. Supriadi mencontohkan dampaknya, seperti masalah administrasi kependudukan jelang pemilihan umum yang tidak kunjung teratasi.
Menurutnya, hal tersebut akibat tidak selektifnya pemerintah dalam menempatkan pejabat di SOPD itu. Padahal setiap penempatan pejabat harus sesuai latar belakang pendidikan atau keahlian pejabat itu.
"Saat ini banyak kepala SOPD yang memasuki masa pensiun. Dari itu jangan sampai salah tunjuk nantinya. Masalah yang terjadi akibat salah penempatan pejabat hendaknya jadi pelajaran," tegas Supriadi, Sabtu (21/4/2018).
Dia menambahkan, pejabat yang memang dirasa tidak mampu dalam mengemban tugas alangkah baiknya diganti. Karena maju tidaknya pembangunan di daerah ini tergantung dari manajerial kepala SOPD.
"Pembangunan gagal itu sebenarnya bukan karena bupatinya namun karena kepala SOPD. Tapi, bupati juga tentunya tidak bisa lepas tangan, karena penempatan pejabat wewenang bupati," ucapnya.
--page
Agar pembangunan berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan, dalam pelaksanaan roda pemerintahan, kepala SOPD yang dinilai lemah itu perlu diganti dengan pejabat yang cerdas dan mampu membawa pembangunan ke arah yang lebih baik. (NACO/B-11)
