BORNEONEWS, Sampit - Wakil ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Supriadi mendesak agar semua program pembangunan yang sudah ditetapkan dalam dokumen APBD Kotim 2018 segera dilaksanakan.
Maka dari itu menurutnya, ketua tim anggaran eksekutif wajib mengevaluasi seluruh SOPD yan serapan anggarannya di bawah standarisasi. Bahkan untuk SOPD yang serapannya di bawah target harus mendapatkan sanksi internal.
Disinyalir saat ini yang membuat serapan anggaran terpengaruh yakni sejumlah program tahun jamak (multiyears). Saat ini, program itu belum terlaksana. Pemkab berdalih masih dalam tahap penyusunan sejumlah dokumen.
Meski begitu, Pemkab Kotim berjanji dalam waktu dekat ini lelang proyek dengan anggaran ratusan miliar itu akan dilaksanakan oleh Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kotim.
Supriadi melanjutkan, pelaksanaan kegiatan pembangunan yang harus segera dilaksanakan itu pekerjaan fisik hingga program kegiatan lainnya termasuk muktiyears.
"SOPD harus segera diarahkan untuk melaksanakan lebih cepat ketimbang menunggu di akhir tahun, karena sudah jelas serapan anggaran kita menurun," tegasnya, Selasa (1/5/2018)
--page
Supriadi mengungkapkan, dengan serapan anggaran yang rendah di awal tahun ini membuktikan eksekutif belum siap melaksanakan program yang diusulkan dan disahkan bersama. Padahal untuk menghasilkan program yang tertuang dalam dokumen APBD itu bukan hal mudah. Tim anggaran eksekutif harus banyak mengeliminasi program lainnya.
Bahkan tidak jarang kebutuhan masyarakat justru dikesampingkan untuk program tersebut. Tapi justru mengecewakan, ternyata sudah diketok belum dilaksanakan dengan berbabagai alasan. (NACO/B-2)
