BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli meminta agar rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kotim Tahun Anggaran 2017 itu jadi bahan evaluasi.
"Bupati Kotim wajib menjadikannya petunjuk pelaksanaan pembangunan di tahun anggaran berikutnya. Sebab, rekomendasi itu dikaji dan dihasilkan melalui panitia khusus DPRD Kotim," kata Jhon, Selasa (8/5/2018)
Dia mengatakan ada sekitar 10 rekomendasi dari DPRD, untuk menjadi bahan evaluasi. Dan itu harus dilakukan, jika ingin pola pembangunan yang outputnya maksimal.
Jhon menyebutkan, persoalan yang ditemui dalam LKPj itu hanya sebatas rekomendasi. DPRD tidak lagi berhak menolak laporan dari kepala daerah itu. Sehingga, rekomendasi itu hendaknya dilaksanakan secara bertanggungjawab, dengan harapan untuk optimalisasi pembangunan daerah.
Jhon juga berharap agar program pembangunan harus terarah, output pembangunan harus sesuai RPJMD Kotim. Kalangan SOPD harus paham dan mengerti secara kompleks soal RPJMD.
--page
"10 rekomendasi itu beragam mulai pembangunan yang tidak berkelanjutan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kualitas proyek di lapangan hingga kepada lambannya perekaman adminitrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotim," pungkasnya. (NACO/B-11)
