BORNEONEWS, Sampit - Pernyataan Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Jhon Krisli adanya indikasi permainan dalam proyek multiyears RSUD dr Murjani Sampit dinilai bukan hanya isapan jempol semata. Karena adanya dugaan permainan dalam lelang proyek di daerah ini sudah jadi rahasia umum.
"Apalagi dengan gaya saling mengkondisikan itu bukan hal asing di dunia tender proyek," kata aktivis di Kotim, Arsusanto, Jumat (8/6/2018)
Diakuinnya permainan seperti itu terjadi sejak awal, disusun dengan baik, mulai bocornya RAB proyek itu ke tangan kontraktor arahan. Dengan demikian kontraktor itu lebih mudah dalam mempersiapkan diri di lelang proyeknya baik itu penawaran hingga dukungan alat dari kontraktor lain.
Kemudian, di dalam RAB itu wajib menyertakan dukungan alat seperti AMP. "Sering kali kontraktor yang punya AMP ini ditekan supaya tidak memberikan dukungan alat ke kontraktor diluar arahan tadi. Biar bagaimanapun tidak akan dapat dukungan alat karena kontraktor yang punya AMP pasti ditekan oknum tadi, “ tegasnya.
Apalagi tender besar seperti rumah sakit yang menelan anggaran sekitat Rp 150 miliar itu tentunya orang penting yang memainkan peran, sehingga tidak mungkin sekelas PPK bermain dan bisa saja kepala SOPD yang bermain atau pejabat yang lebih tinggi.
--page
Dijelaskannya rentetan dugaan permainan di dunia kontraktor itu berawal dari adanya orang arahan dari SOPD, lalu oknum SOPD ini menfasilitasi dengan panitia lelang. Di situ biasanya terjadi negosiasi ketiga pihak terkait tersebut.
Jika semuanya sepakat maka terjadilah di situ tindak pidana yang sulit terungkap, karena SOPD pasti berikan catatan ke panitia agar dibantu.
Dilain sisi, Arsusanto juga mengakui dari permainan kotor proyek itu hasil akhirnya adalah fee. Bagi kontraktor fee bukan hal baru.
"Bahkan besarannya berbeda mulai dari 5 hingga 10 persen. Selama ini belum tersentuh saja. Suatu saat saya yakin pasti akan ada yang terciduk. Karena KPK selalu gencar," pungkasnya. (NACO/B-5)
