BORNEONEWS, Tamiang Layang - Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Broelalano mengatakan tata ruang wilayah dan peruntukannya yang tidak jelas bisa memicu konflik di masyarakat.
"Kalau tata ruang tidak jelas akan berpotensi terjadinya konflik dalam bidang pertambangan, pertanian, dan lainnya," katanya.
Dia mengatakan konflik antara masyarakat dengan perusahaan dalam bidang pertambangan dan perkebunan seringkali terjadi.
Karena itu pihaknya meminta Pemkab Bartim untuk bisa mengatur tata ruang wilayah.
Pihaknya juga akan memberikan masukan kepada daerah mengenai tata ruang wilayah dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam membuat peraturan daerah (Perda).
--page
"Intinya kita melakukan ini agar bisa memberikan yang positif bagi tatanan masyarakat adat dan masyarakat Barito Timur," ucapnya.
Dengan demikian konflik yang terjadi antar masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak investor bisa dihindari. (PRASOJO EKO APRIANTO/B-6)
