BORNEONEWS, Palangka Raya - Struktur perekonomian Kalimantan Tengah (Kalteng) didominasi oleh pertanian. Pada Triwulan I-2018, didominasi oleh tiga kategori utama yakni Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (20,53 persen), Industri Pengolahan (16,21 persen), dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,43 persen).
Namun bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi dibanding tahun lalu (y-on-y), bukan lagi pertanian yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Pertanian urutan ketiga setelah Perdagangan Besar-Eceran, dan Industri Pengolahan. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan hanya sumbang 0,74 persen.
Catatan BPS Kalteng lainnya, jumlah petani di Provinsi Kalteng pada Februari 2018 berkisar 521.890 orang, mengalami penurunan 3,15 persen dibanding tahun lalu (Februari 2017) sebanyak 554.125 orang.
Dari penurunan tersebut ada indikasi sektor pertanian tidak lagi menjadi pekerjaan yang menarik dan menguntungkan dimata masyarakat di Provinsi ini.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPHP) Provinsi Kalteng, Sunarti tak menampik adanya penurunan ini. Namun menurutnya, ada beberapa faktor yang tidak melulu karena kebijakan pemerintah setempat.
--page
Antara lain kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) yang hal ini menurut Sunarti, merupakan andil dari kebijakan Pemerintah Pusat.
“Memang jumlah petani menurun. Salah satu sebabnya kenapa mereka beralih pencaharian lain ya kebijakan PLTB itu, yang biasanya berladang jadi enggan. Kita juga sulit mencari petani yang mau menggarap lahannya,” kata Sunarti, Jumat (18/5/2018).
Salah satu mengatasinya, pemerintah pusat menggalakkan PLTB dengan mekanisasi penggarapan lahan dengan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan). Itupun menurut Sunarti, belum tentu maksimal bisa menggairahkan petani untuk bercocok tanam.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Sosial pada BPS Kalteng, Syafi’i Nur mengatakan, ada indikasi penurunan petani atau tenaga kerja bidang pertanian ini, perlu disikapi dengan kebijakan yang memadai dan melindungi bagi petani.
“Anggapan masyarakat, bidang pertanian tidak menjanjikan. Karena itu, pemerintah arus membuat roadmap atau kebijakan yang berpihak ke petani, kebijakan yang benar-benar menguntungkan bagi petani sehingga menggairahkan kembali minat petani untuk berladang atau bersawah,” katanya. (ROZIQIN/B-5)
