BORNEONEWS, Tamiang Layang- Anggota DPRD Barito Timur Fristio, menilai pemerintah kabupaten masih lemah dalam pengawasan investor.
Penilaian itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara manajemen PT Ketapang Subur Lestari (KSL) dan warga di Aula Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (21/5/2018).
RDP itu menindaklanjuti sejumlah permasalahan, khususnya sengketa lahan antara perusahaan dan warga yang hingga kini tidak kunjung selesai.
"Ini perusahaan kok bisa take over atau alih tangan sampai tidak diketahui oleh pemerintah kabupaten atau dinas tekait," ujarnya.
Lanjut Fristio, pada dasarnya perusahaan atau persero yang ingin mengelola usaha pasti harus memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di tempat menjalankan usaha.
--page
"Ini perusahaan sudah melakukan panen masa pemerintah masih tidak tahu. Leading sector-nya atau instansi terkait mengatakan manajemen perusahaan belum melapor kepada pemerintah kabupaten," katanya.
Politisi PDIP itu mengatakan, RDP atau tatap muka dengan PT KSL merupakan yang kesekian kalinya. Tetapi hanya berujung rekomendasi. Ia pun menilai Pemkab Barito Timur tidak mampu melakukan pengawasan yang seharusnya dapat dijalankan sejak awal.
Dari pertama, sebut dia, masuk investor atau perusahaan (dalam hal ini PT KSL) terkesan tidak ada pengawasan dari pemkab. Terbukti tiba-tiba PT KSL memiliki areal di tengah permukiman warga, bahkan telah panen.
"Pengawasan investor yang dilakukan pemerintah dianggap lemah lantaran tidak memiliki ketegasan dalam batasan-batasan sesuai aturan dan koridor yang berlaku," ungkapnya.
Kejadian ini tentu sangat merugikan, terutama bagi masyarakat di sekitar perusahaan, sebab mereka disengsarakan.
--page
Terbukti akibat sengketa kepemilikan lahan, terjadi ketengan antara warga dan perusahaan. Hal itu dikhawatirkan dapat memicu gejolak di tengah masyarakat.
“Hal itu pula yang dirasakan warga dan dewan saat melihat sejumlah persoalan yang terjadi. Sehingga harus ada penyelesaian agar tidak berlarut–larut,” tegasnya. (PRASOJO EKO APRIANTO/B-3)
