BORNEONEWS, Tamiang Layang- Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur memperingatkan masyarakat untuk waspada terhadap informasi hoax terkait penerimaan CPNS 2018.
Peringatan itu disampaikan menyusul beredarnya informasi tentang kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk wilayah Kabupaten Barito Timur yang mengatasnamakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
Kepala BKPSDM Bartim Patt Budiman Anjab menegaskan, informasi itu hoax. "Tidak benar itu. Itu hoax. Dua bulan lalu juga beredar, kini beredar lagi," katanya, Selasa (22/5/2018).
Menurutnya, dalam informasi yang beredar disebutkan bahwa Kabupaten Barito Timur yang masuk dalam kantor regional VII harusnya masuk dalam kantor regional VIII bersama dengan Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Selain itu, kejanggalannya terdapat dalam kuota CPNS Bartim yang diusulkan sebanyak 69 orang dan ditetapkan 69 orang.
--page
Padahal kuota usulan CPNS Bartim melalui BKPSDM berjumlah 284 orang dengan prioritas formasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.
Kejanggalan juga terdapat pada kuota CPNS Pemerintah Kabupaten Barito Selatan seharusnya tidak ada, karena tidak mengusulkan ke Menteri PAN-RB.
"Banyak kejanggalan pada informasi tersebut. Dalam surat berbentuk file itu juga ada logo dan berlatar belakang burung garuda. Harusnya berlogo kementerian. Atas dasar itu, kami nyatakan informasi yang beredar itu hoax," tegasnya.
Ia memastikan, jika ada informasi penerimaan pengawai negeri di lingkup Pemerintah Kabupaten Bartim, akan diumumkan secara resmi melalui pengumuman resmi pula.
Informasi terakhir dari Menpan-RB, rekrutmen atau pengadaan CPNS di Pemkab Bartim dilakukan pascapilkada serentak 2018.
--page
Jika setelah ada informasi resmi terkait penerimaan, BKPSDM akan mengumumkannya kepada publik secara luas.
"Sebelum itu, Pak Sekda didampingi Kepala BKPSDM terlebih dahulu akan menghadiri undangan rapat koordinasi untuk mengetahui kouta CPNS. Setelah kembali ke Bartim akan diadakan rapat untuk menentukan formasi prioritas sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bartim," jelasnya.
Untuk itu, Patt Budiman Anjab mengimbau masyarakat lebih cermat dan waspada serta tidak mudah percaya dengan berita yang tidak jelas kebenarannya. Ia juga berharap masyarakat lebih teliti dalam menerima informasi. Jika belum jelas, diharapkan langsung mengonfirmasi kepada instansi yang membidangi. (PRASOJO EKO APRIANTO/B-3)
