BORNEONEWS, Puruk Cahu - Setahap demi setahap pembangunan Bandar Udara (Bandara) Tira Tangka Balang Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya (Mura) terus dilanjutkan realisasinya oleh Pemerintah setempat. Di mana koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Perhhubungan RI.
Tahun ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Mura menargetkan keluarnya rekomendasi metode konstruksi landasan pacu termasuk Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara (IMBBU) rampung.
Menurut Kepala Bidang Udara Dishub Mura, Dewo, selama ini pihaknya terus berjuang untuk dapat meralisasikan pembangunan bandara tersebut dengan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
Di mana tahun ini dua hal yang harus dirampungkan, yaotu metode dan juga IMBBU, dan jelasnya terkait metode sudah mengerucur ke sistem DCN atau maxing cemen dengan tanah.
Namun, metode DCN tersebut sedang diteliti dan nanti akan dikeluarkan rekomendasinya oleh Kementerian Perhubungan RI sehingga didapat metode yang pasti dan dilanjutkan dengan pembangunan fisiknya.
--page
“Memang tidak mudah, berbagai metode telah dibahas selama beberapa tahun terakhir, dengan berbagai penetilian, dan mengerucut ke metode DCN, dan saat ini tinggal menunggu rekomendasi resmi terkait penetapan metode tersebut,” tuturnya, belum lama ini.
Termasuk juga pihaknya sedang mengurus IMBBU, dan ketika kedua surat tersebut telah keluar, bisa dilanjutkan untuk mengusulkan anggaran untuk ppembangunan fisiknya nanti. “Ya kami akan terus berjuang dan bekerja kras agar Bandara Mura pembangunannya segera teralisasi,” tuturnya.
Terkait dengan respon Pemerintah Pusat sendiri terhadap pembangunan Bandara di Mura, Dewo menjelaskan sangat baik dan positif, dan Pemerintah Mura selalu dibantu dan dibuka ruang koordinasi untuk pembahasan pembangunan Bandara.
Sementara itu terkait sistem penganggaran nanti, Dewo menuturkan bahwa masih berpegang kepada MoU yang dibuat antara Pemerintah Mura dengan Kementerian Perhubungan, dimana untuk sisi udara dianggarkan dari APBN melalui Kemenhub dan sisi darat dianggarkan melalui APBD bersama sama juga dari APBN.
Namun saat ini belum bisa menyampaikan terkait berapa anggaran yang akan diusulkan, karena semua dilakukan secara bertahap dan pada tahun 2018 ini belum sampai kepada masalah anggaran pembangunan fisik khususnya.
“MoU yang dibuat tahun 2014 lalu antara Pemkab Mura dan Kemenhub saat ini dilalakukan proses perpanjangan dan dalam waktu dekat jawaban usulan perpanjangan tersebut akan dikeluarkan, sehingga diperkirakan tetap ada pembangian tanggung jawab terkait anggaran baik sisi darat dan udara,” pungkasnya. (TRISNO/B-5)
