BORNEONEWS, Palangka Raya – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) menganalisis potret penggunaan APBD pemerintah daerah se-Kalteng. Hal ini untuk menggambarkan, sudah atau tidaknya belanja daerah menyejahterakan.
"Tren belanja daerah pemerintah daerah se-Kalteng 2015-2017, belanja operasional cenderung meningkat. Isinya belanja pegawai, gaji dan tunjangan, dan operasional lainnya. Sedangkan belanja modal menurun,” kata Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng, Ade Iwan Ruswana, Kamis (31/5/2018).
Contohnya pada tahun anggaran 2016, belanja operasional Pemda se Kalteng terakumulasi sebesar Rp 11,74 triliun, sedangkan belanja modal hanya Rp 5,27 triliun. Pada 2017 belanja operasional naik menjadi Rp 12 triliun, sementara belanja operasional malah turun menjadi Rp 4,58 triliun.
Mengetahui sejauh mana keberpihakan anggaran daerah, menurutnya sangatlah penting, sebab tolak ukur kinerja pemerintahan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak ada artinya jika kesejahteraan masyarakat juga tidak naik.
“Tetapi harus diingat, raihan WTP itu hasil audit keuangan yang baik, bukan hasil dari audit kinerja. Jadi misalkan organisasi itu rugi atau boros, itu tetap bisa WTP, karena filosofisnya adalah penyajian laporan keuangan, bukan untung-rugi atau boros hemat,” beber Ade Iwan.
--page
“Berbeda halnya jika audit kinerja. Akan diketahui kinerja misalnya kenapa memutuskan beli meubelair sebanyak ini padahal tidak digunakan semua, kenapa operasional besar padahal hasilnya kecil, kenapa belanja barang besar sedangkan kebutuhan sedikit, dan sebagainya,” pungkas dia. (ROZIQIN/B-11)
