BORNEONEWS, Palangka Raya - Sosiolog Ekonomi Nasional, Pheni Chalid, SF, M.A, P.hD, mengkritik pola belanja daerah yang kerap dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah (pemda), karena mereka gampang mengulang kegiatan padahal tidak jelas ‘goals’ yang akan dicapai di akhir kegiatan itu apa.
Menurut Pheni yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, harusnya setiap program kegiatan yang dianggarkan dalam APBD, tidak semata output, tetapi goals dan manfaatnya harus terpetakan jelas terutama untuk publik.
“Sehingga setiap habis kegiatan ya harus dievaluasi, ada hasilnya tidak, ada manfaatnya tidak. Tetapi yang terjadi apa? Program dan kegiatan itu rutin saja terjadi tiap tahun, meski hasilnya gak jelas. Semestinya kalau hasilnya tidak jelas tolok ukurnya apa, ya stop dong, buat apa berulang terus,” ungkap Pheni dikonfirmasi Borneonews, Jumat (29/6/2018).
Ia mengingatkan beberapa poin penting kepada para birokrat,bahwa anggaran dan belanja daerah itu adalah hasil dari pajak rakyat dan dari aset negara. Maka pelaku aparat sebagai tenaga profesional dituntut dalam hal ini untuk cermat membelanjakannya sebesar-besar kemanfaatan publik.
“Bukan anggaran incremental, yang penting bikin kegiatan begitu lalu outputnya terselenggaranya kegiatan. Tetapi programatik dan kinerja. Orientasinya adalah hasilnya apa? Mindset ini yang harus kita ubah,” tandas dia.
--page
Pheni juga diundang hadir ke Palangka Raya oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalteng untuk berbicara satu jam pada acara Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Edisi Mei 2018 pada Kamis (28/6/2018) di Swiss-belhotel Danum, dengan tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Yang Inklusif Melalui Penguatan Mindset Membangun Kemandirian Ekonomi’. (ROZIQIN/B-5)
