BORNEONEWS, Palangka Raya - Terkait banyaknya pembangunan aset milik Pemerintah Pusat yang akhirnya terbengkalai di Palangka Raya, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto meminta berbagai pihak agar berkoodinasi dengan baik.
Pihak ini termasuk Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya yang diharapkan dapat mengusahakan terjadinya koordinasi yang baik untuk persoalan hibah aset dari pusat ini.
"Kita mengharapkan agar seluruh dinas dan pihak terkait baik di pusat maupun pemko untuk bisa lebih mempererat komunikasi dan koordinasinya dalam persoalaan aset ini," kata Sigit, Rabu (4/7/2018).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa sebenarnya semua hal itu hanya memerlukan koordinasi yang baik untuk mencari solusi yang baik.
"Harus ada koordinasi, duduk bersama untuk mencari solusi terbaik agar proyek pembangunan yang akan berjalan maupun yang sudah terlaksana tidak mubazir seperti sekarang ini. Yang sekarang malah tidak terawat karena tidak adanya pemindahan aset (hibah) kepada pihak terkait," tegas Sigit.
--page
Ketua DPRD ini mengakui bahwa saat ini ada beberapa aset yang sebenarnya perlu dihibahkan kepada pemko namun belum juga dilakukan, salah satunya rumah susun (rusun) yang berada di jalan Sesep Madu.
"Bangunan rusun tersebut saat masih menjadi kewenangan dari Dinas PU pusat dan belum dihibahkan kepada pemko, sehingga proses perawatan terkadang menjadi kendalanya. Itulah kenapa diperlukan koordinasi dari dinas terkait yang menangani hal tersebut. Aset pusat seharusnya pihak pusat lah yang melakukan pemeliharaan, jika tidak, bisa dihibahkan kepada pemko. Yang sekarang kita lihat kan malah terlantar begitu," tegasnya. (TESTI PRISCILLA/m)
