BORNEONEWS, Sampit - Era saat ini peran teknologi dinilai penting. Termasuk program pemerintahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga, keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sangat besar untuk menyinergikan program pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama dalam pelayanan publik.
"Saat ini masih ada ketidaksinkronan antara pemerintah provinsi dan juga sejumlah kabupaten lainnya. Sehingga banyak aturan pemerintah pusat yang tidak terakomodir oleh pemerintah daerah. Dan hal itulah yang harus diperhatikan oleh Diskominfo untuk menyelesaikannya," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Halikinnor saat membuka rapat koordinasi teknis bidang komunikasi dan infomatika se-Kalteng di Sampit, Kamis (5/7/2018).
Dirinya menjelaskan bahwa urusan pemerintahan bidang Kominfo masuk dslam kategori konkuren yang bersifat wajib. Hal itu dikarenakan terkait pelayanan publik. Sehingga masyarakat harus mendapatkan layanan informasi bermanfaat baik berupa data maupun lainnya. Tetapi hingga kini hal tersebut belum dpag di akomodasi secara optimal. Sehingga sangat perlu diperhatikan oleh Kominfo.
Sehingga dalam rakor tersebut, diharapakan adanya pemahaman dan persepsi yang dalam membangun Kominfo dengan segala permasalahan yang ada, guna mensinergikan kegiatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Selain itu, juga dapat meningkatkan peran dan fungsi kominfo di daerah sebagai pusat dsta dan informasi dalam melaksanakan pelayanan publik. Sehingga nantinya harus selalu mengupdate konten data kabupaten/kota maupun SOPD," harap Halikin.
--page
Hal itu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga pelayanan publikpun bisa berjalan dengan baik.
Kepala Dinas Kominfo Kotim Multazam mengatakan, rakor ini dilakukan sebagai langkah perubahan Kominfo sesuai tema Kominfo sebagai pusat gravitasi baru menuju Kalteng Berkah.
"Yang pasti perubahan-perubahan kinerja Kominfo akan kami bahas semunya. Guna perubahan kinerja menjadi lebih baik lagi," terang Multazam. (MUHAMMAD HAMIM/B-5)
