BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi II DPRD Kotim, H Abdul Kadir Abdul menyebutkan sektor perikanan di Kabupaten Kotim mestinya ditunjang dengan fasilitas dari pemerintah setempat.
Apakah itu berupa alat tangkap, kapal, hingga pada ketersediaan bahan bakar minyak subsidi yang selama ini jadi kendala dan masalah yang dihadapi para nelayan.
Menurut Kadir, selama ini para nelayan mengeluhkan BBM subsidi karena sangat sulit didapat. Bahkan, mereka sebagian besar harus membeli BBM non subsidi dari pengecer yang harganya sangat mahal.
"Bahkan untuk nelayan yang ada di Ujung Pandaran itu harus datang ke daerah Mentaya Hilir Selatan untuk mendapatkan BBM yang jaraknya cukup jauh," tukasnya.
Ke depan, menurut Kadir, besar harapan mereka agar persoalan nelayan ini bisa dipecahkan satu per satu.
--page
"Selain itu juga belum adanya peraturan daerah (Perda) yang mengatur larangan pengambilan hasil ikan di Kabupaten Kotim menjadi masalah sehingga sektor perikanan tidak maksimal," tandasnya.
Maka dari itu, harus ada payung hukum yang mengatur agar apa yang diharapkan para nelayan selama ini bisa tercapai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. (NACO/B-2)
