BORNEONEWS, Palangka Raya - Penjabat Sekertasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri mengatakan perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi prioritas penguatan literasi kesejahteraan.
Hal ini dikatakan dalam acara Stakeholder Meeting Tim Sinergi se-Kalimantan Tengah.
Fahrizal menjelaskan hal tersebut sesuai UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
"Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diformulasikan ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP 2019) menjadi prioritas penguatan literasi kesejahteraan," ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalteng, Susana Ria Aden membacakan sambutan tertulis Pj Sekda Fahrizal Fitri, Senin (16/7/2018).
Fahrizal mengharapkan kebijakan tersebut mampu meningkatkan peran perpustakaan dalam membangun sosial ekonomi di Kalteng.
--page
"Jadi boleh dikatakan perpustkaan yang dulu kurang populer dan dianggap simpan pinjam buku akan berubah serta berperan sebagai agen perubahan bagi masyarakat sekitarnya," tambahnya.
Fahrizal juga meminta, peserta stakeholder meeting sinergi mengetahui perpustakaan dapat berfungsi sebagai pusat belajar masyarakat berbasis informasi, teknologi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (GAZALI/B-6)
