BORNEONEWS, Nanga Bulik - Peraih suara terbanyak pada Pilkada Lamandau 2018 lalu, H Hendra Lesmana, menolak anggaran pengadaan pakaian dinas dari Pemkab Lamandau untuk Bupati dan Wakil Bupati Lamandau periode 2018-2023 yang sebetulnya menjadi haknya.
Penolakan itu sebagai bentuk keprihatinan dirinya atas kondisi keuangan pada APBD Kabupaten Lamandau yang defisit hingga berdampak pada tunjangan daerah (Tunda) untuk pegawai Pemkab Lamandau yang belum bisa dibayar.
Penolakan itu disampaikan melalui akun Facebooknya pada Kamis (19/7/2018) sekira pukul 13.00 WIB. Berikut isi postingan lengkapnya :
“Terimakasih kepada pemerintah daerah Lamandau sekarang yg telah menganggarkan pakaian dinas untuk Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023, namun atas dasar keprihatinan dan bentuk tanggung jawab moril sy atas persoalan Devisitnya anggaran kab Lamandau sehingga TD(Tunjangan Daerah) PNS tidak terbayarkan maka dari itu saya Menolak pengadaan seragam untuk saya tersebut, semoga anggaran yg di alokasikan untuk seragam tersebut bisa membantu berhemat dan bisa pergunakan untuk meringankan beban pemerintah lamandau,”
Bersamaan dengan postingan itu, Hendra juga mengunggah dua buah foto yang menjelaskan tentang rincian pelaksanaan anggaran dan jenis barang (pakaian) yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lamandau tersebut.
--page
Total ada 32 stel pakaian yang akan ditanggung pembiayaannya. Masing-masing terdiri dari Pakaian Sipil Lapangan (PSL) 4 stel, Pakaian Sipil Resmi (PSR) 6 stel, Pakaian Sipil Harian (PSH) 6 stel, Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 6 stel, Pakaian Dinas Harian (PDH) warna kheki 4 stel, Pakaian Dinas Harian (PDH) warna hijau 4 stel, dan Pakaian Olahraga 2 stel.
Saat dikonfirmasi melalui telepon, Hendra Lesmana membenarkan tentang pernyataannya di facebook tersebut. Ia juga menegaskan bahwa sikapnya tersebut merupakan reaksi spontan tanpa ada niat menimbulkan polemik dan kegaduhan, melainkan bentuk tanggunjawab moral atas kondisi Lamandau saat ini.
Ditanya terkait besaran anggaran, Hendra menjawab bahwa besaran anggaran pengadaan pakaian dinas itu tidak ada masalah dan diyakini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Besaran anggaran? Sepertinya besarannya sesuai ketentuan yang ada, hanya saja bukan masalah besar kecilnya anggaran yang menjadi soal dalam hal ini, tapi terkait tanggungjawab moral. Betul itu hak kami, tapi kamipun punya hak untuk menolak, apalagi di tengah kondisi para pegawai yang berbulan-bulan tidak dapat tunjangan daerah karena kondisi keuangan Pemkab Lamandau saat ini, defisit," jelasnya.
Hendra Lesmana juga memastikan bahwa penolakannya itu tak hanya berlaku untuk dirinya, melainkan untuk calon wakil bupatinya, Riko Porwanto. "Intinya sama, kami atau saya dan pak Riko Porwanto juga sama-sama tidak akan menerimanya. Biar saja kami buat pakaian dinas dengan uang sendiri," jelasnya.
--page
Dari pantauan, postingan Hendara Lesmana terkait penolakannya itu kini cukup ramai menjadi perbincangan di dunia maya. Hingga pukul 16.00 WIB lebih dari 350 orang merespos postingan tersebut baik dalam bentuk like maupun komentar yang mayoritas merasa salut dan bangga dengan sikap yang ditunjukkan calon Bupati Lamandau nomor 4 di Pilkada lalu itu. (HENDI NURFALAH/B-2)
