BORNEONEWS, Sampit - Ada empat perusahaan yang diminta untuk membuat MoU atau nota kesepahaman dengan warga tiga desa di Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur terkait masalah listrik.
Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli dalam rapat di DPRD Kotim masalah listrik di Desa Kenyala, Palangan dan Tanah Putih menyebut listrik di tiga desa itu harus terealisasi 2018 ini.
Bahkan ia meminta, empat perusahaan yang beroperasi di tiga desa itu bisa iuran melalui dana CSR untuk membeli peralatan listrik. Karena untuk biaya pemasangan warga sudah sepakat untuk mengeluarkan biaya sendiri.
Karena jika harus menunggu anggaran dari PLN maka perlu waktu lama karena harus mengikuti proses. Dari itu, PLN diminta untuk merinci berapa biaya yang akan dikeluarkan.
"Ada empat perusahaan yang kami minta, selain Sukajadi Sawit Mekar di situ juga ada Wilmar, NSP dan MAP, tinggal dibagi saja nanti berapa biaya yang diperlukan. Misalnya Rp1 miliar tinggal dibagi saja," kata Jhon.
--page
Sementara itu, Kabag Adpum Setda Kotim Hawianan mengaku siap membantu jika warga tiga desa itu ingin membuat MoU. Turunan dari MoU itu menurutnya harus dibuat perjanjian yang jelas.
"MoU ini dibuat agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau mau buat draf kami siap membantu," tegasnya.
Dalam draf itu nanti akan dibuat apa saja permasalahan yang perlu dituangkan agar tidak jadi masalah di kemudian hari. "Misalnya ada melewati kebun warga itu kadang jadi masalah. Makanya itu yang akan kita tuangkan," pungkasnya. (NACO/B-2)
