JAKARTA –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pada perdagangan akhir pekan ini, ada beberapa faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi pergerakan harga minyak sawit mentah (CPO) berjangka Malaysia dan Indonesia serta pasar minyak nabati lainnya.

Beberapa faktor itu meliputi kondisi minyak sawit berjangka Malaysia yang jatuh ke level terendah tiga tahun pada Kamis (20/9/2018), terbebani oleh ekspektasi kenaikan produksi dan stok akhir di negara-negara produsen, seperti Indonesia dan Malaysia.

Faktor berikutnya adalah harga jagung berjangka AS yang naik hampir 2 persen pada Kamis, mencapai level tertinggi sepekan karena penjualan ekspor mingguan yang lebih tinggi dari perkiraan dan prospek penundaan panen AS memicu putaran short-covering, menurut riset PT Monex Investindo Futures di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Kemudian, harga minyak mentah yang mereda setelah Presiden AS Donald Trump mendesak OPEC untuk meningkatkan produksi pada pertemuan di Aljazair, dan momentum bullish yang melambat yang sebelumnya mendorong pasar menuju level tertinggi empat tahun.

"Minyak sawit dapat jatuh ke kisaran 2.140 ringgit - 2.130 ringgit per ton, dan setelah menembus support pada 2.100 ringgit, akan berpeluang menekan harga minyak kelapa sawit," kata Monex. 

--page

Untuk diketahui, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menandatangani moratorium pengembangan lahan kelapa sawit baru dan memerintahkan peninjauan atas perkebunan yang ada. Ini menjadi sebuah pukulan bagi industri sawit yang kerap dituding atas kerusakan lingkungan dan eksploitasi pekerja.

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo, mengatakan bahwa moratorium pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo setelah kebakaran dahsyat pada 2015, dan moratorium ini akan berlangsung tiga tahun.

Di tengah reaksi terhadap produsen minyak sawit, Uni Eropa telah mempertimbangkan larangan penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar nabati.

Tetapi  International Union for Conservation of Nature awal tahun ini mengatakan larangan bukan solusi, karena sumber minyak nabati lainnya membutuhkan sebanyak sembilan kali lebih banyak lahan. (NEDELYA RAMADHANI/m)