BORNEONEWS, Palangka Raya - Yayasan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) Nyaru Menteng kembali melepasliarkan orangutan ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
Kali ini berjumlah empat orangutan betina yang dilepasliarkan ke taman nasional tersebut. Satu di antaranya berasal dari Thailand yakni bernama Pangkuy (17).
Sedangkan sisanya adalah Sisil (13), sepasang induk-anak, Clara (12) dan Clarita (1).
Informasi dari humas BOSF Nyaru Menteng, Pangkuy merupakan hasil repatriasi atau pemulangan dari Thailand pada 2006 silam.
Di tahun tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan upaya pemulangan 48 orangutan yang kemudin dititiprawatkan di Pusat Rehabilitasi Orangutan di Nyaru Menteng, Palangka Raya. Dari jumlah tersebut, baru empat termasuk Pangkuy yang dilepasliarkan ke habitatnya.
--page
Dalam proses pelepasliaran pada Jumat (28/9/2018), tim harus menempuh perjalanan melalui jalur darat dan sungai dari Nyaru Menteng selama 10 sampai dengan 12 jam. Selanjutnya, menuju titik yang telah ditentukan di TNBBBR.
CEO Yayasan BOSF Nyaru Menteng, Jamartin Sihite mengatakan, menerima dan merawat orangutan hasil repatriasi yang notabene sempat lama di kandang tanpa kesempatan untuk melatih keterampilan dan tidak memiliki perilaku liar, merupakan tantangan besar bagi pusat rehabilitasi.
Ungkapan tersebut dibuktikan dengan minimnya jumlah orangutan dari repatriasi yang bisa dilepasliarkan, setelah lebih dari 10 tahun proses rehabilitasi.
Sementara itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Adib Gunawan mengatakan, upaya konservasi memang bukan proses yang instan. Namun, dibutuhkan kesabaran hingga bisa dilepasliarkan.
Ia menambahkan, orangutan yang dilepasliarkan itu telah menjalani rehabilitasi rata-rata 12 tahun. Ia pun menyebut jika waktu dan tenaga untuk mewujudkan pelestarian alam dan keanekaragaman hayatinya, sangat besar.
--page
"Oleh sebab itu, tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh BKSDA, pemerintah, dan lembaga seperti Yayasan BOS saja. Namun, kelompok masyarakat dan pelaku bisnis juga harus terlibat secara aktif," katanya. (BUDI YULIANTO/B-5)
