BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Agar pembangunan bisa berjalan tepat sasaran dengan menggunakan anggaran yang ada secara efisien untuk tahun anggaran berikutnya, maka Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Selasa (12/3/2019).
Bupati Kobar, Nurhidayah menjelaskan tujuan digelarnya kegiatan ini untuk menentukan program dan daerah mana saja yang menjadi prioritas.
Hasil konsultasi publik ini menurut bupati menjadi rancangan awal untuk melaksanakan visi misi pembangunan yang sesuai dengan anggaran yang ada.
"Selain itu kita juga memberikan pemahaman kepada seluruh komponen masyarakat dan investor bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab Pemkab Kobar semata. Karena dengan keterbatasan anggaram APBD kita Rp1,2 triliun dan 70 persennya untuk keperluan rutin seperti gaji pegawai dan sebagainya. Hanya 30 persen yang bisa digunakan untuk belanja modal pembangunan," jelasnya.
Terlebih anggaran 30 persen tersebut harus mengakomodasi usulan pembangunan dari 6 kecamatan di Kobar.
--page
"Tentunya dengan nilai 30 persen tersebut jelas tidak akan mampu. Maka itulah kita mengajak seluruh stake holder untuk bersama melakukan pembangunan. Salah satunya yang diperbolehkan menurut aturan yang ada dengan cara kerja sama melalui konsorsium," ucapnya.
Bupati mengharapkan peran dari pemerintahan desa untuk bersama melakukan pembangunan dengan anggraan dana desa (ADD) sesuai karakteristik desa.
"Jangan sampai desa membuat program tidak sesuai karakteristik masyarakat dan tidak membuat program yang jauh dengan visi misi pembangunan 5 tahun yaitu infastruktur, pertanian dalam arti luas, dan pariwisata," tegasnya. (YUDA/B-6)
