BORNEONEWS, Palangka Raya - Dua calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Tengah, Rahmadi G Lentam dan Christian Sancho sama-sama ingin tim penjaringan bekerja sesuai mekanisme.
"Saya mengharapkan, tim penjaringan harus independen. Ikuti betul-betul mekanismenya. Tidak hanya semata melihat dari sisi pedoman, tapi juga diuji petik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Rahmadi G Lentam, Rabu, 27 November 2019.
Keinginan serupa juga disampaikan calon lainnya, Sancho. Ia menyampaikan tim penjaringan harus baik, netral, demokrasi supaya calon yang hanya 2 orang itu bisa maju.
"Karena syarat sudah sesuai dan lengkap. Biar tanding saja buat ketua KONI ke depan. Dipilih dari pilihan KONI dan cabor yang punya hak suara untuk perubahan," ucap Sancho.
Kedua calon tersebut juga mengungkapkan alasan untuk maju sebagai calon Ketua KONI Kalteng.
--page
Bagi Rahmadi, ia memiliki niat untuk memantapkan tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan amanat undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ADART KONI dan segala peraturan yang berlaku.
Soal atlet, Rahmadi lebih ingin mensejahterakan mereka. Sebab, lanjutnya, hukum tertinggi di kalangan olahraga adalah kesejahteraan atlet.
Sedangkan Sancho menyebut niatnya maju karena ada dorongan dari pengprov cabor pendukungan. "Saya maju oleh permintaan pengprov cabor pendukung, buat maju untuk perubahan KONI dan prestasi atlet Kalteng yang lebih baik," ucapnya, Kamis, 28 November 2019.
Ia menuturkan, jika dipercaya sebagai Ketua KONI, dirinya ingin segera membawa perubahan. "Nanti visi misi akan disampaikan di musprov (musyawarah provinsi)," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan, Hatir Sata Tarigan mengatakan, tugas dan tanggungjawabnya pasti dijalankan sesuai mekanisme.
--page
"Nggak mungkin kita tidak sesuai aturan yang sudah disepakati di rapat anggota waktu di Pangkalan Bun. Jadi dari hasil rapat itulah kami berjalan di rel itu," kata Hatir, Kamis malam.
Hatir kembali menegaskan bahwa proses yang dilakukan tim penjaringan sudah berjalan sesuai prosedur. Saat ini, kata dia, dalam tahap verifikasi.
Jika tidak ada aral melintang, musyawarah provinsi rencananya akan digelar sekitar tanggal 20 - 21 Desember 2019. (BUDI YULIANTO/B-11)
