BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Guna mendapat masukan untuk penyempurnaan draf surat Menteri Perhubungan terkait alur masuk pelayaran di dua Pelabuhan di Provinsi Kalteng, digelar Focus Group Discussion (FGD) penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Pulang Pisau yang dilaksanakan di Quizas Cafe Pangkaan Bun, Kamis, 17 Desember 2020.
Di sela FGD, Kepala Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin Abdul Kasim Tualeka mengatakan bahwa dalam FGD ini terdapat dua lokasi yang akan didiskusikan.
"Gunanya untuk mendapatkan masukan dari Pemeritah Kabupaten dan penguna jasa untuk menyempurnakan dfat s
Surat Keputusan Menteri terkait penetapan alur pelayaran di dua pelabuhan tersebut," jelas Abdul Kasim Tualeka.
Menurut Abdul Kasim Tualeka seperti yang disampaikannya pada oeserta FGD kegiatan ini bukanlah untuk mencari perdebatan terkait alur pelayaran.
--page
"Tadi sudah kami diskusikan bahwa kegiatan ini tidak mencari perdebatan. Kami hanya meminta masukan penyempurnaan drat alur pelayaran untuk mengetahui potensi bahaya navigasi yang baru dan kami belum ketahui. Nantinya hak tersebut bakal dimasukkan dalam draf SK Menteri Perhubungan," jelas Abdul Kasim Tualeka.
Karena, lanjut Abdul Kasim Tualeka, pihaknya di Direktorat Navigasi juga membawahi Sub Direktorat yang ada hubungannya dengan pembahasan FGD tersebut.
"Dua Sub Direktorat tersebut yaitu Direktorat Alur dan Perlintasan serta Direktorat Perambuan. Pentingnya keberadaan rambu pelayaran pada alur masuk pelayaran tersebut juga wajib diperhatikan. Karena tanpa ada back up rambu maka kapal tidak bisa masuk alur pelayaran," jelas Abdul Kasim Tualeka.
Selain itu faktor gangguan apa saja yang menjadi resiko keberadaan rambu di jalur pelayaran juga menjadi topik yang di bahas dalam FGD.
"Sala satu rambu kita berupa lampu yang bisa menyala dengan power dari solar cell merupakan item yang seringkali padam. Biasanya hal tersebut disebabkan usia pakai item yang lama, namun paling sering jadi target pencurian. Potensi bahaya inilah yang kami mintakan masukan dari stakeholder yang ikut dalam FGD, untuk menanggulangi masalah tersebut," jelas Abduk Kasim Tualeka. (WAHYU KRIDA/B-5)
